Luhut Pandjaitan Sebut Kasus Covid-19 Melandai, Pekan Depan PPKM Dihentikan?

JAKARTA, KLIKNUSAE.com –  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan optimis target penurunan kasus COVID-19  harian di bawah 30 persen akan tercapai.

Ia menyakini hal tersebut setelah melihat tren penambahan kasus Covid-19 mulai melandai dan diperkirakan akan terus menurun pada pekan depan.

"Kita mencoba supaya betul-betul kasus ini jangan lebih dari 30.000-an. Tapi dari 3 hari terakhir ini kita lihat sudah berkisar antara 33, 34, 38, mundur lagi dan seterusnya,” jelas Luhut dalam keterangan pers vitual seusai rapat terbatas dengan Presiden di Jakarta, Senin 12 Juli 2021.

BACA JUGA: Luhut Panjaitan: Pariwisata Baru Pulih 10 Bulan Lagi

Menurutnya, jika masyarakat  disiplin minggu depan akan mulai flatting atau merata sehingga cenderung akan terkendali.

“Kita berharap dengan disiplin semua, vaksin berjalan, protokol kesehatan jalan, kepatuhan PPKM Darurat, kondisi kita bertambah baik," tambahnya.

Pantau Mobilitas Masyarakat Melalui Google Traffic

Oleh sebab itu, kata Luhut Pandjaitan – yang juga Koordinator PPKM Darurat pihaknya terus memantau mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat melalui google traffic, Facebook mobility serta indeks cahaya malam.

"Hasilnya, selama periode 3-10 Juli 2021 terjadi penurunan mobilitas aktivitas masyarakat 10-15 persen di seluruh Provinsi Jawa dan Bali. Jadi ada penurunan mobilitas 20 persen," paparnya.

Sedangkan kesiapan rumah sakit dan tempat tidur, Luhut menyampaikan bahwa kerja sama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR selama ini sudah berjalan dengan baik.

BACA JUGA: Waduh! PPKM Darurat Diperpanjang Sampai Agustus?

"Penambahan tempat tidur di Jakarta dengan worst-case scenario berjalan baik. Kami juga sudah minta supaya TNI membuka rumah sakit lapangan untuk mengurangi kesulitan mendapatkan tempat tidur," jelasnya.

Pembagian Paket Obat Covid-19 Bagi Masyarakat Tak Mampu

Sementara  itu, terkait dengan rencana pembagian kaket obat Covid-19 bagi mayarakat kurang  mampu akan segera direalisasikan.

“Minggu depan mudah-mudahan sudah lebih baik,”  janji Menko Luhut.

Ditambahkan Luhut, syarat untuk mendapat obat dari pemerintah itu adalah menunjukkan hasil tes swab PCR.

“Saran saya nanti 2.200 dokter yang direkrut dan dikoordinasi oleh Pak Tugas (Kapuskes TNI) dipimpin  Panglima TNI, bisa atur semua flow (alur) ini, dan selalu dikoordinasikan dengan Kemenkes,” pintanya.

Distribusi Obat Covid-19 Libatkan Babinsa

Selanjutnya, Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang turut hadir dalam rakor virtual tersebut menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyusun mekanisme pencatatan, penyaluran, dan sosialisasi obat-obatan tersebut.

“Untuk kecamatan dan desa kami tentu akan terus dengan dokter dan bidan desa untuk edukasi pasien, dan bersama Babinsa juga nanti akan membantu,” ujar Panglima Hadi.

Selanjutnya Menko Luhut juga menyebutkan bahwa sasaran distribusi obat adalah pasien covid-19 yang menjalankan isolasi mandiri.

 “Diutamakan yang berlatar belakang sosial ekonomi rendah,” ujarnya.

Sedangkan untuk alur pembagiannya, nantinya Kimia Farma menyediakan obat, KESDAM (Kesehatan Daerah Militer) sebagai pendistribusi.

Dimana dalam pelaksanaannya nanti akan  berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan PKM terkait pasien positif berdasarkan data New All Records (NAR) dan triase gejala pasien.

“Tim dari babinsa nanti akan bisa membantu sebagai pengantar obat dan edukasi pasien,” ungkapnya.

Rakor Dihadiri Beberapa Kepala Daerah

Dalam rakor ini turut hadir pula Menteri BUMN, Kapuskes TNI, Direktur Utama Kimia Farma, Gubernur Banten, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Jawa Barat.

Jika semua semua terkendali dan kasus Covid-19 menurun, akankan PPKM Darurat dihentikan. Kebijakan ini akan dilihat dari hasil tren kasus

Jika semua semua terkendali dan kasus Covid-19 menurun, akankan PPKM Darurat dihentikan. Kebijakan ini akan dilihat dari hasil tren kasus. ***

Sumber: Antara

Share this Post:

Berita Terkait

Berita Lainnya