KLIKNUSAE.com - DPD PUTRI Jabar keberatan jika dalam penerapan PPKM Level 3 Nataru berdampak terhadap penutupan akses masuk menuju objek wisata.

“Kami akan bekerja keras bersama pemerintah untuk menjaga supaya tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di libur akhir tahun. Namun, kami juga minta penerapan PPKM Level 3 nanti jangan sampai berdampak pada penutupan akses masuk menuju kawasan wisata,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (DPD PUTRI) Jawa Barat Heni Smith kepada Kliknusae.com, Kamis 18 November 2021.

Menurut Heni, dalam aturan PPKM Level 3 nanti hendaknya tidak bersifat menutup objek  wisata dan penyekatan-penyekaran arus kendaraan menuju objek wisata.

BACA JUGA: Ketua DPP PUTRI, Bambang: Heni Smith Bisa Membawa Wisata Jabar Maju

Termasuk, uji coba QR Code PeduliLindungi yang hanya menetapkan terbatas kepada beberapa Taman Rekreasi saja agar tidak berlama-lama.

“Harus dipertimbangkan, Taman Rekreasi di Kota dan Kabupaten Lainnya yang dalam level 3 harus di tutup. Ini kan jadi terkesan tebang pilih dan kurang adil,” tegas Heni.

Owner The Lodge Group ini juga menekankan perlunya pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kerjasama dengan satuan tugas (Satgas) Covid-19 yang sudah terbentuk di tingkat kecamatan.

BACA JUGA: DPD PUTRI Meyakini Hans Manansang Bisa Membawa Perubahan Baru

Utamanya, dalam pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan (Prokes) di lapangan dan di internal manajemen masing-masing perusahaan.

“Kami berharap pemerintah daerah juga sebaiknya fokus melakukan penertiban, pembinaan dan   membantu agar mereka (pelaku usaha pariwisata bertahap ) memenuhi persyaratan operasional,” ujar Heni.

Sektor Pariwisata Berkontribusi Besar Terhadap PAD

BACA JUGA: GIPI Minta Kebijakan PPKM Level 3 Nataru Tidak Mematikan Destinasi Wisata

Disampaikan Heni, sektor pariwisata selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dari sisi penyerapan tenaga kerja juga sangat besar. Termasuk  mendorong kehidupan usaha mikro,” tambahnya.

Diakui Heni, selama masa pandemi banyak sektor mikro yang selama ini mengandalkan aktivitas industri pariwisata mengalami kesulitan.

“Begitu pun, pelaku usaha wisata tak kalah beratnya dalam menghadapi masa-masa, dimana  menjaga kelangsungan usahanya untuk tetap bisa survive,” jelasnya.

BACA JUGA: Heni Smith: Pariwisata Jawa Barat Harus Bangkit Lebih Cepat

“Baru dalam 2 bulan  ini dapat mulai menata kembali kepulihan usahanya serta  menyelesaikan    kewajiban-kewajiban,” lanjutnya.

Demikian pula dengan keberadaan kehidupan para karyawan tetap menjadi concern pelaku usaha. Untuk itu, DPD PUTRI Jabar keberatan jika keluar regulasi yang pada akhirnya memberatkan masyarakat.

“Hendaknya pemerintah pusat benar-benar mempertimbangkan juga dari aspek kehidupan   masyarakat, disamping tetap berupaya mencegah terjadinya lonjakan Covid 19. ***