KLIKNUSAE.com - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani menilai kinerja okupansi hotel sepanjang 2026 masih berada dalam situasi rawan.

Kebijakan pemerintah yang mengalihkan sebagian anggaran belanja ke sejumlah program prioritas dinilai berdampak langsung.

Terutama pada denyut permintaan jasa perhotelan, terutama dari segmen kegiatan pemerintah.

Menurut Haryadi, realokasi anggaran ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan koperasi Merah Putih berimplikasi pada berkurangnya ruang fiskal untuk kegiatan rapat.

Termasuk, pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE) serta perjalanan dinas.

Padahal, selama ini sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama tingkat hunian hotel di berbagai daerah.

“Kegiatan MICE dan perjalanan dinas praktis ditiadakan. Ini tentu memukul okupansi hotel,” ujar Haryadi.

Tekanan terhadap industri perhotelan kian terasa dengan adanya pemangkasan transfer ke daerah.

Kebijakan itu membuat pemerintah daerah semakin menahan belanja kegiatan. Termasuk yang selama ini diselenggarakan di hotel.

Efek berantainya terasa hingga ke sektor pariwisata daerah yang sangat bergantung pada pergerakan belanja pemerintah dan kegiatan kedinasan.

Pernyataan itu disampaikan Haryadi dalam konferensi pers usai pembukaan Rapat Kerja Nasional I PHRI 2026 di Hotel PO Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 10 Februari 2026.

Ia mengakui, tahun ini pelaku industri perhotelan mesti bersiap menghadapi peta permintaan yang berubah.

Untuk meredam dampak penurunan pasar domestik dari segmen pemerintah, PHRI mendorong anggotanya lebih agresif membidik ceruk pasar baru.

Salah satunya dengan menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara.

“Kami mengupayakan mencari pasar baru, bagaimana mendorong kunjungan wisatawan mancanegara bisa tumbuh,” kata Haryadi.

Upaya itu, menurut dia, ditempuh melalui penguatan kolaborasi dengan berbagai operator perjalanan dan maskapai penerbangan.

Promosi bersama serta paket-paket wisata diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing destinasi.

PHRI juga mendorong hotel-hotel untuk lebih adaptif dalam merancang produk dan layanan yang relevan dengan tren perjalanan wisata.

Hal ini tentunya seiring menurunnya peran belanja pemerintah sebagai motor utama okupansi. ***