KLIKNUSAE.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto  menekankan pentingnya sinergi ekosistem industri pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbicara di Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) di Syailendra Fifth Avenue, Semarang, Minggu, 7 Desember 2025, Bima menyebut pembangunan sektor ini harus memahami dua sisi: push factor dan pull factor.

Pada push factor, Bima menilai Indonesia tengah berada pada momentum menuju “Indonesia Emas 2045”.

Sejumlah lembaga internasional, katanya, memprediksi Indonesia berpeluang masuk jajaran negara berpendapatan besar dua dekade mendatang—dengan satu syarat: mampu menembus pertumbuhan ekonomi dua digit dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Kita punya peluang besar. Tapi untuk mencapainya, pertumbuhan ekonomi harus double digit,” ujar Bima di hadapan peserta Rakernas.

Ia mendorong PUTRI dan pelaku industri rekreasi untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

Meski otonomi daerah sudah berjalan hampir tiga dekade, kapasitas fiskal daerah, menurutnya, masih jauh dari memadai.

Di titik itulah, industri pariwisata memiliki ruang strategis untuk menopang pembiayaan pembangunan daerah.

“Kita punya target tinggi, tapi kapasitas fiskal di daerah rendah. Di situlah konteks *tourism industry* berperan,” kata Bima.

Keragaman karakter destinasi

Ia menilai diferensiasi wisata Indonesia justru menjadi modal terbesar, dengan keragaman karakter destinasi di setiap daerah.

Meski inovasi teknologi belum menjadi keunggulan nasional, sektor pariwisata tetap menyimpan kekuatan besar.

Karena itu, ia menekankan perlunya kepala daerah membuka ruang kolaborasi seluas mungkin agar antar pelaku industri dapat bekerja lebih sinergis.

Pada pull factor, Bima menyoroti meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk “healing”, terutama di kalangan generasi Z.

Lonjakan minat pada aktivitas rekreasi, ujarnya, membuka ceruk pasar yang tak bisa diabaikan oleh pelaku pariwisata.

“Banyak destinasi kita bagus, tapi untuk sampai ke sana masih perlu usaha lebih. Jalan sulit, penerbangan minim dan sering terlambat, layanan hospitailty pun belum merata,” kata dia.

Bima berharap forum PUTRI mampu memperkuat ekosistem industri pariwisata melalui peningkatan keterhubungan antarpelaku.

Masukan dari berbagai pihak—ahli pemasaran, akademisi, komunitas lokal hingga pakar algoritma media sosial—menurutnya diperlukan untuk membangun ekosistem yang lebih tangguh dan adaptif.

“Tugas kita adalah menyokong teman-teman di ekosistem ini agar tumbuh dengan baik,” ujarnya menutup pembicaraan.

Sebagimana diketahui, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) menggelar Rapat Kerja Nasional di Hotel Dafam Semarang, dengan rangkaian acara sejak Sabtu 6 Desember.

Pembukaan acara berlangsung di Resto 5th Avenue, menghadirkan sejumlah pejabat pusat dan tokoh industri pariwisata.

Hadir di antaranya Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Direktur Utama PT Sucofindo, Jobi Triananda Hasjim.

Pengurus pusat dan daerah PUTRI dari berbagai provinsi turut meramaikan forum tersebut.

Standar Keselamatan

Direktur Utama PT Sucofindo, Jobi Triananda Hasjim, menguraikan kerja sama lembaganya dengan PUTRI yang telah berjalan 1,5 tahun untuk merumuskan standar keselamatan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan di taman rekreasi.

Ia menyebut sejumlah insiden di sektor wisata belakangan ini sebagai “alarm penting” bagi seluruh pengelola.

Standar tersebut, menurut Jobi, mencakup keamanan wahana, pemeliharaan rutin, keberlanjutan lingkungan, hingga aspek higiene seperti pengelolaan makanan dan fasilitas umum.

Sucofindo juga menyiapkan sistem pemeringkatan layaknya hotel, dengan kategori bintang satu sampai tiga untuk taman rekreasi.

“Pengunjung bisa memilih destinasi berdasarkan kualitas keamanannya,” katanya.

“Kita pernah mendengar insiden gondola rem blong. Itu memukul citra pariwisata Indonesia.”

Target PUTRI

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PUTRI, Heni Smith, memaparkan kondisi internal organisasi.

Dari sekitar 6.000 anggota, baru 15 DPD yang aktif. Targetnya, pada 2026 jumlahnya bertambah menjadi 20 wilayah.

Di sisi lain, industri taman rekreasi disebut sedang terpukul oleh melemahnya daya beli kelas menengah—kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung wisata domestik.

“Middle class sedang hilang,” ujar Heni

“Sementara kelas menengah atas lebih memilih ke luar negeri karena biaya terbang lebih murah.”

Ia berharap pemerintah memberi relaksasi pajak, menurunkan harga tiket pesawat, dan memperkuat promosi wisata domestik.

Heni juga menyinggung kebijakan pembatasan study tour di beberapa daerah, terutama di Jawa Barat, yang berdampak pada penurunan kunjungan ke destinasi di Jawa Tengah hingga 30 persen.

Sedangkan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan kualitas destinasi sebagai prioritas.

Ia merujuk pada regulasi baru terkait standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan, dan sanksi administratif.

“Kualitas, keamanan, dan keselamatan harus dijaga. Ini fondasi destinasi yang berdaya saing global,” katanya.

Ni Luh juga mengingatkan peningkatan potensi cuaca ekstrem menjelang akhir tahun.

Destinasi alam maupun buatan diminta memperketat SOP keselamatan untuk menghindari insiden serupa yang pernah terjadi di Singapura.

Kemenparekraf, ujarnya, kini sedang mendata destinasi dan desa wisata di Sumatra yang terdampak bencana dan siap memberikan dukungan. ***