KLIKNUSAE.com - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono  melayangkan kritik pedas terhadap maraknya penggunaan label approved oleh para influencer dalam ulasan produk kosmetik.

Menurutnya, tindakan ini berpotensi menyesatkan masyarakat dan merugikan pelaku usaha, terutama di industri kosmetik lokal.

"BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah satu-satunya lembaga yang berhak menentukan apakah suatu produk kosmetik layak edar atau tidak," tegas Mujiyono, Jumat 31 Janauri 2025.

Ia menambahkan, penggunaan label "approved" oleh influencer dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dan berujung pada matinya usaha kecil.

Senada dengan Mujiyono, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat DKI Jakarta, Yunus Adhi Prabowo, mengingatkan masyarakat untuk tidak serta merta percaya pada klaim influencer.

"Masyarakat harus lebih hati-hati dalam menilai produk kosmetik," ujarnya.

Yunus juga menegaskan bahwa hanya produk yang telah memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan mendapat izin edar dari BPOM yang terjamin kualitasnya.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, pun turut angkat bicara. Ia menyayangkan fenomena penggunaan label "approved" oleh influencer tanpa dasar yang jelas.

"Tindakan ini dapat membingungkan masyarakat dan mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih produk kosmetik," katanya.

Taruna menegaskan bahwa BPOM akan menindak tegas pihak-pihak yang memberikan label "approved" tanpa otoritas resmi.

Polemik ini mencuatkan pertanyaan mendasar: Siapa yang berhak menentukan standar keamanan dan kelayakan produk kosmetik?

Apakah influencer memiliki kompetensi yang cukup untuk memberikan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan?

Atau, apakah kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan BPOM?

Di tengah maraknya promosi produk kosmetik oleh influencer, masyarakat dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis.

Jangan mudah tergiur oleh klaim yang bombastis, namun selalu berpegang pada informasi yang valid dan terpercaya.

BPOM sebagai garda terdepan dalam melindungi kesehatan masyarakat, diharapkan dapat bertindak tegas dan Transparan dalam menangani isu ini.

Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian  serius untuk beberapa hal ini:

- Polemik label "approved" oleh influencer kosmetik menjadi perlu segera ditangani sebelum banyak jatuh korban.

- BPOM didesak untuk mengambil tindakan tegas terhadap influencer yang melanggar aturan.

- Masyarakat diimbau untuk menjadi konsumen yang cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim influencer.

***