KLIKNUSAE.com – Waketum BPP PHRI dr. Yuno Abeta Lahay, menyampaikan kekhawatirannya terkait rencana pemerintah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membawa dampak signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Pemangkasan anggaran perjalanan dinas ASN ini berpotensi memutus mata rantai ekonomi. Terutama bagi UMKM yang selama ini menggantungkan pendapatan dari sektor perjalanan dinas. Seperti jasa katering, akomodasi, hingga transportasi lokal,” ujar dr. Yuno ketika dihubungi Kliknusae.com, Sabtu 25 Januari 2025.
Dr. Yuno menjelaskan bahwa perjalanan dinas ASN telah menjadi salah satu pendorong utama perputaran roda ekonomi di daerah. Terutama di sektor perhotelan, restoran, dan layanan pendukung lainnya.
Ia mencontohkan, banyak UMKM lokal yang menyediakan konsumsi dan suvenir bagi peserta rapat atau kegiatan pemerintahan di berbagai wilayah.
“Jika anggaran perjalanan dinas ini dipangkas tanpa solusi alternatif, UMKM yang selama ini bergantung pada sektor ini akan menghadapi tantangan besar," kata Yuno
"Padahal, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang menyerap banyak tenaga kerja,” sambung Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) ini.
Ia juga menambahkan bahwa dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM. Tetapi juga oleh sektor perhotelan dan restoran yang turut menjadi mitra pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan.
Sebagai solusi, dr. Yuno mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih seimbang. Yakni, dengan tetap memberikan ruang bagi kegiatan yang mendukung perputaran ekonomi daerah.
Ia juga mendorong pemerintah untuk menggandeng stakeholder terkait dalam merumuskan langkah strategis yang tidak merugikan UMKM.
BACA JUGA: PHRI Sesalkan Pemerasan Penonton di Ajang Musik DWP 2024, Kejar Penonton Sampai ke Hotel
Harus ada pendekatan inklusif
“Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan UMKM menjadi kunci. Paling tidak untuk memastikan kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap perekonomian lokal,” ujar Waketum BPP PHRI dr. Yuno.
Apalagi, hotel dan restoran selama ini merupakan selalu masuk 5 besar penyumbang penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
"Karena dalam Undang-undangnya, kita ini ada pajak 10 persen yang harus di setor ke negara," ungkap Yuno.
Rencana pemangkasan anggaran perjalanan dinas ASN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk efisiensi anggaran negara.
Namun, suara dari pelaku usaha seperti yang disampaikan oleh dr. Yuno menunjukkan pentingnya pendekatan yang inklusif dan mempertimbangkan dampak di tingkat akar rumput.
Bisa dibayangkan, jika industri hotel dan restoran kehilangan revenue hingga 40 persen dari kegiatan goverment, maka tak menutup kemungkinan juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Belum lagi, para suplayer yang selama ini memasok kebutuhan pangan, seperti pertanian dan peternakan semuanya bergantung pada para petani.
Sebagai catatan, di Kota Bandung saja ada 8.400 hotel dan restoran. Belum lagi jika dihitung dengan jumlah yang ada di Jawa Barat, angkanya cukup besar.
Lebih jauh dari kekhawatiran tersebut, kalau seluruh Indonesia usaha hotel dan restoran bertumbangan karena kebijakan ini. Bukan mustahil, ekonomi Indonesia akan goyang.
Oleh sebab itu, dari catatan sejarah, tidak ada satu pun presiden terdahulu yang melakukan kebijakan ini, karena memiliki dampak yang luar biasa.
Paling tidak, pemerintah harus betul-betul memiliki keyakinan bisa memberikan solusi. Utamanya, terhadap keberlangsungan industri hotel dan restoran atas kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas ASN tersebut. ***
