KLIKNUSAE.com – Soal penggerebekan di hotel yang belakangan viral, menjadi sorotan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI), dr. Yuno Abeta Lahay.
Ia pun, menyampaikan keprihatinannya atas tindakan aparat menggebrek hotel dengan serta merta.
Oleh sebab itu, dua peristiwa yang dialami pengelola hotel di Kota Bandung dan Jambi menjadi catatan penting. Yakni, penerapan SOP pihak kepolisian atau Satpol PP, apakah sudah dijalankan sesuai aturan.
Menurut dr Yuno, tindakan seperti ini dapat berdampak buruk terhadap citra industri perhotelan dan menurunkan tingkat kepercayaan wisatawan.
“Penggerebekan di hotel, apalagi jika dilakukan tanpa koordinasi yang baik dan mengabaikan prosedur yang sesuai, dapat merugikan reputasi sektor pariwisata dan perhotelan," kata dr Yuno kepada Kliknusae.com, Selasa 7 Januari 2025.
"Wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menginginkan rasa aman dan kenyamanan selama menginap. Jika tindakan seperti ini terjadi, mereka akan berpikir dua kali untuk memilih Indonesia sebagai destinasi wisata,” sambung Yuno.
Ditambahkan Yuno, pihaknya tidak akan menghalang-halangi pihak kepolisian yang ingin menegak hukum, selama hal itu dilakukan sesuai koridor yang ada.
"Kami bukan mau atau bahkan tidak mungkin menghalangi aparat yang ingin menegakan aturan. Tetapi aturan harus jelas. mau pakai undang-undang apa sehingga pemilik usaha hotel pun jadi nyaman," tegasnya.
Disamping itu, petugas yang ingin melakukan penegakan hukum di hotel harus humanis.
BACA JUGA: Okupansi Hotel di Bandung dan Yogyakarta Ambruk, Disikat Homestay dan Kos-kosan
Sektor Strategis
"Seperti yang terjadi di Jambi. Petugas hotel itu sudah benar, tidak salah. Kalau pun pada saat itu ada DPO atau TO (target operasi) seharusnya sudah ketahuan. Dikamar mana, lantai berapa. Jadi, tidak harus semua kamar di geledah," ungkap Yuno.
Yuno menambahkan bahwa industri perhotelan adalah salah satu sektor strategis yang menopang ekonomi daerah dan nasional.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pengelola hotel dalam menjaga keamanan tanpa merusak citra sektor pariwisata.
“Tindakan penggerebekan seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati. Memprioritaskan asas praduga tak bersalah, dan mengedepankan koordinasi agar tidak menciptakan persepsi negatif di kalangan publik dan wisatawan,” tegasnya.
Selain itu, PHRI juga menyerukan kepada pemerintah daerah dan aparat terkait untuk mengevaluasi prosedur operasi dalam penegakan hukum di hotel atau fasilitas pariwisata lainnya.
Hal ini dianggap penting untuk mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang.
“Keberlanjutan sektor pariwisata sangat bergantung pada kepercayaan publik. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk menjaga citra baik Indonesia sebagai destinasi yang aman, ramah, dan terpercaya,” pungkas Yuno.
Tindakan penggerebekan tersebut telah menjadi sorotan publik dan memicu beragam reaksi. Khususnya dari pelaku industri pariwisata.
PHRI berharap dialog konstruktif antara pihak terkait dapat dilakukan untuk menemukan solusi terbaik demi mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia.
