Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Bagi Pelajar Tak Dicabut
KLIKNUSAE.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa larangan kegiatan study tour bagi pelajar tetap diberlakukan di seluruh wilayah provinsi.
Pernyataan ini disampaikan Dedi pasca aksi unjuk rasa ribuan pelaku usaha pariwisata dan pengelola bus wisata yang memadati halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 21 Juli 2025.
“Insya Allah, Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orangtua siswa agar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya di luar kebutuhan pendidikan,” kata Dedi dalam akun pribadinya, @dedimulyadiofficial, Selasa 22 Juli 2025
Ia menegaskan bahwa kebijakan larangan study tour dilandasi semangat melindungi kepentingan rakyat banyak, khususnya dalam hal efisiensi biaya pendidikan.
Menurutnya, banyak kegiatan luar sekolah yang justru membebani orangtua tanpa memberi kontribusi signifikan terhadap penguatan karakter siswa.
“Jadi sikap saya, akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Menjaga kelangsungan pendidikan," ujar Dedi.
BACA JUGA: Telolet Menggema di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Aksi Protes Larangan Study Tour
Ia juga menegaskan upaya untuk terus mengefisienkan pendidikan dari beban biaya. Terutama, yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan panca waluya.
Sedangkan Panca Waluya merupakan filosofi pendidikan Jawa Barat yang menekankan pada keseimbangan antara fisik. Termasuk, mental, spiritual, sosial, dan kognitif dalam pertumbuhan anak.
Dedi menilai, kegiatan wisata massal yang dikemas dalam format study tour kerap menyimpang dari nilai-nilai tersebut.
Sementara itu, aksi unjuk rasa di Gedung Sate hari ini melibatkan berbagai asosiasi pelaku wisata, sopir bus, tour leader, dan pengusaha transportasi.
Mereka selama ini sangat terdampak atas kebijakan larangan study tour.
Mereka pun menuntut agar kebijakan tersebut ditinjau ulang, dengan alasan telah menurunkan omzet dan mengancam kelangsungan usaha.
Meski demikian, Gubernur Dedi tetap bergeming. Ia tetap pada prinsinya bahwa pemerintah provinsi lebih mengutamakan ketenangan batin orangtua siswa dan efisiensi anggaran pendidikan.
Ia menyatakan siap berdialog dengan para pelaku usaha untuk mencari solusi alternatif tanpa mengorbankan prinsip dasar pendidikan. ***