KLIKNUSAE.com - Embargo anggaran pemerintah pusat senilai Rp86,6 triliun akhirnya dicabut. Angin segar pun berembus ke sektor perhotelan dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyambut langkah itu dengan optimisme.

Mereka bersiap memanggil kembali ribuan karyawan yang sempat dirumahkan tanpa bayaran.

"Kita sambut baik kebijakan pemerintah membuka kran anggaran tersebut. Namun kita berharap untuk segera dibelanjakan ke kami. Ini  untuk bisa menyambung oksigen agar kami bisa bertahan dan mempekerjakan karyawan yang dirumahkan," kata Ketua PHRI DIY Dedi Pranowo Eryono ketika dihubungi Kliknusae.com, Sabtu 3 Mei 2025.

Menurut Dedi, sampai dengan saat ini belum ada pemberitahuan  dari anggota PHRI DIY apakah sudah ada reservasi dari kementerian/pemerintah untuk kegiatan MICE (perjalanan dinas).

Seperti diketahui, sejak awal tahun, sekitar 5.000 pekerja hotel dan restoran di DIY masih berstatus unpaid leave.

Penyebabnya, karena minimnya aktivitas kementerian dan lembaga yang biasanya menjadi penggerak utama kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).

PHRI mencatat, bukan hanya hotel bintang tiga ke atas yang terpukul. Hotel kelas dua, satu, hingga non-bintang pun ikut terimbas. Perputaran uang tersendat, daya beli masyarakat melemah.

BACA JUGA: KDM Ingin Jadikan Kabupaten Cirebon Sebagai Yogyakarta-nya Jawa Barat

Proses Pemulihan

Meski keran anggaran telah dibuka, proses pemulihan dipastikan tidak berlangsung seketika.

Pemesanan layanan oleh kementerian dan lembaga masih ditunggu.

“Kran sudah dibuka, tapi belum tentu langsung ada reservasi. Semuanya butuh waktu,” lanjut Dedi.

Oleh sebab itu, PHRI mendesak agar kementerian dan lembaga segera membelanjakan anggaran di sektor jasa.

Khususnya, dengan menghidupkan kembali kegiatan MICE. Sektor swasta belum bisa diandalkan karena turut melakukan efisiensi.

Kendati demikian, sinyal pemulihan mulai terasa. Tingkat reservasi hotel di awal Mei menyentuh angka 45-50 persen.

Dengan adanya sejumlah hari libur panjang, PHRI menargetkan tingkat hunian bisa melonjak hingga 80 persen.

“Harapan kami besar. Libur panjang bisa menjadi momentum pemulihan,” kata Dedi.

Sementara itu,  Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pembukaan blokir anggaran dilakukan setelah rampungnya proses efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melaporkan hal itu kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 Maret dan mendapat restu untuk mencairkan kembali anggaran kementerian dan lembaga.

Dengan berakhirnya embargo anggaran, pelaku usaha perhotelan dan restoran berharap bisa kembali menggeliat. Paling tidak,  bisa menggerakkan roda ekonomi lokal yang sempat tersendat. ***