KLIKNUSAE.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan jika tunjangan atau dana operasional gubernur sebesar Rp28 miliar dihapuskan.

Menurutnya, dana tersebut sejak awal bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu kebutuhan masyarakat.

“Dana  gubernur itu semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Misalnya membantu orang sakit di rumah sakit yang tidak punya biaya.Termasuk biaya operasional keluarganya selama menunggu. Bahkan sampai biaya transportasinya saya bayarin,” ujar Dedi, yang akrab disapa KDM, dalam sebuah video yang diunggah di akun pribadinya, Jumat 12 September 2025.

Lebih jauh, KDM menjelaskan bahwa dana operasional juga kerap dipakai untuk perbaikan rumah warga. Hingga pembangunan jembatan, hingga memperbaiki infrastruktur desa.

“Setiap hari ada saja masyarakat yang datang ke Lembur Pakuan untuk meminta bantuan. Itu sebabnya dana operasional sangat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” ucapnya.

BACA JUGA: Dedi Mulyadi Targetkan Infrastruktur Desa Jabar Rampung 2027

Sementara itu berdasarkan ketentuan, dana operasional kepala daerah ditetapkan sebesar 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan PAD Jabar yang mencapai Rp19 triliun, alokasi dana operasional gubernur sebesar Rp28,8 miliar dinilai masih sesuai aturan.

Meski begitu, KDM menyatakan siap jika kebijakan tersebut nantinya dihapus.

“Saya tidak ada masalah sama sekali. Tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Melainkan masyarakat. Karena berbagai kegiatan sosial yang tidak masuk dalam APBD tidak bisa lagi terbantu,” ujarnya.

Dengan pernyataan ini, KDM ingin menegaskan bahwa keberadaan anggaran ini bukanlah bentuk privilese pribadi.

Melainkan instrumen untuk menjembatani kebutuhan darurat masyarakat yang belum terakomodasi dalam anggaran pemerintah daerah. ***