KLIKNUSAE.com – Ketum PHRI Hariyadi Sukamdani menyebutkan kontroversi tiket masuk ke Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) ‘selip’ komunikasi.

“Kami perhatikan sebetulnya masalah (tiket masuk ke Taman Komodo), lebih ke komunikasi dan sosialisasi yang kurang terencana dengan baik. Jadi ini kami juga ingin meluruskan bahwa kita dari pariwisata itu tentunya tidak berharap pelayanan terhadap wisatawan itu menjadi terganggu," ungkap Haryadi, baru-baru ini di Bogor.

Sebagaimana diketahui, polemik kenaikan biaya kunjungan sebesar Rp3,75 juta per orang untuk masuk ke Taman Nasional Komodo masih terus berlangsung.

Ketum PHRI Hariyadi dalam kesempatan tersebut menyampaikan pemohonan maaf atas protes para pelaku usaha di sekitar Taman Nasional (TN) Komodo yang di dalamnya juga termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

BACA JUGA: Haryadi Sukamdani Terpilih Jadi Ketum GIPI, Ini yang akan Dilakukan

"Jadi kemarin juga mohon maaf kalau ada sedikit kericuhan di sana, dimana PHRI juga ikut tanda tangan, jadi kita luruskan maksud kita itu tidak seperti itu," kata Haryadi usai menghadiri kegiatan Gowes PHRI Biketour 2022 di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Agustus 2022.

Komunikasi Belum Tersampaikan dengan Baik

Haryadi meluruskan bahwa sebetulnya para pelaku usaha menginginkan kualitas lebih baik.

Hanya saja, ada komunikasi dan sosialisasi mengenai konservasi di Pulau Komodo, Padar dan Pulau Rica yang belum tersampaikan dengan baik sehingga terjadi protes.

"Tapi Pulau Rica ini problem, ternyata ditutup kemarin. Jadi ada komunikasi saja yang kurang pas,” tambahnya.

BACA JUGA: Rakernas PHRI 2023 Pindah Ke Yogyakarta, Pelaku Usaha Hotel Tertekan Lagi

“Lalu perairan Komodo juga kemarin ditutup, yang seharusnya ke daratnya tentu enggak boleh. Tapi perairan mestinya enggak masalah. Nah ini hal-hal yang perlu kita luruskan dalam koordinasi," ungkapnya.

Haryadi—yang juga Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) berharap dengan koordinasi ke depan, pemerintah dan  pelaku usaha bisa lebih sinergi dalam mengelola kawasan konservasi untuk menggerakkan ekonomi.

"Jadi ini sebetulnya sudah dipikirkan secara matang hanya itu tadi kurang koordinasi di dalam pelaksanaannya," katanya.

BACA JUGA: Ini Misi Haryadi Sukamdani Setelah Terpilih Menjadi Ketua Umum PHRI

Perintah Presiden Jokowi

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan tidak ada pembatalan atau penundaan kenaikan biaya kunjungan berwisata ke Taman Nasional Komodo.

Tiket yang berlaku masih tetap  sebesar Rp3,75 juta per orang.

Sandi menjelaskan Kementerian Parekraf telah berkoordinasi PHRI  untuk menindaklanjuti komunikasi publik yang lebih baik.

Melalui sosialisasi dan edukasi tentang upaya konservasi dan pemulihan ekonomi secara beriringan di Pulau Komodo dan Labuan Bajo.

BACA JUGA: Industri Pariwisata Butuh Kejelasan Soal Keanggotaan Eksklusif Taman Komodo

Kemudian, kata dia, sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk memantau situasi kondusif, aman, nyaman, menyenangkan bagi para wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif.

Kemenparekraf akan koordinasi juga bersama kementerian lembaga dan juga dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten setempat.

Berdasarkan rilis Travel and Tourism Development Index 2021 yang diterbitkan Mei 2022, Indonesia berada pada posisi ke 32 dari 117 negara di dunia, melampaui Thailand. ***