Kliknusae.com - Tingginya animo wisatawan yang berkunjung ke Candi Prambanan,Borobudur dan Ratu Boko memaksa PT Taman Wisata Candi (TWC) menutup loket pada, Minggu (12/7/2020). Hal ini dilakukan  untuk menerapkan protokol kesehatan.

Direktur Utama PT. TWC, Edy Setijono, mengatakan Candi Borobudur telah melakukan uji coba operasional secara terbatas sejak tanggal 25 Juni. Adapun, di Candi Prambanan telah melakukan uji coba sejak tanggal 1 Juli.

"Jadi di 2 candi ini kita sudah buka operasional tapi tahapannya uji coba dan ada pembatasan kuota (wisatawan yang datang), yakni sehari 1500 (orang)," saat ditemui wartawan di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Senin (13/7/2020).

Edy bilang uji coba tersebut ternyata menyedot banyak wisatawan yang datang ke dua Candi tersebut. Bahkan, kemarin Minggu (12/7/2020) pihaknya terpaksa menutup loket tiket karena jumlah pengunjung sudah mencapai batas maksimal.

"Seperti kemarin hari Minggu animo pengunjung bagus, jam 2 siang itu mencapai 1500 dan langsung kita tutup. Jadi tidak ada penjualan tiket lagi, kenapa? Agar protokol bisa diterapkan," ujar dia.

Padahal, pihaknya diizinkan untuk membuka keran kunjungan hingga 50 persen dari kapasitas. Di mana untuk Candi Borobudur sendiri memiliki kapasitas 11 ribu.

"Dari data 2018, untuk Candi Borobudur rata-rata sekitar 11 ribu. Sebenarnya kita diizinkan (membuka kuota) 50 persen (dari kapasitas), tapi karena kita hati-hati, saat masa uji coba ini hanya 10-15 persen," katanya.

Berkaca dari tingginya animo masyarakat, TWC berencana untuk meningkatkan kuota kunjungan wisata secara bertahap. Namun, hal tersebut akan terealisasi dari hasil evaluasi uji coba.

"Nanti secara bertahap, minggu depan, karena masa ujicoba kan 2 minggu. Jadi nanti setelah 2 minggu kita masuk ujicoba kedua itu kita akan minta kuota dinaikkan dari 1500 jadi 3000," katanya.

"Jadi secara bertahap supaya bisa kontrol masalah kesehatan. Nanti kalau kondusif akan dinaikkan lagi sampai kapasitas normal," ujarnya.

Menyoal adanya penambahan SDM untuk menunjang pengetatan protokol kesehatan, Edy mengaku tidak melakukan penambahan. Hal tersebut karena pihaknya sudah memperhitungkan secara matang.

"Tidak ada penambahan SDM karena rencana kita dari awal penyediaan SDM memang diperuntukkan untuk kapasitas 50 persen," ujar Edy.

(adh/dtk)