Kliknusae.com - Pemerintah saat ini sedang membahas usulan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menaikkan anggaran pendanaan penanganan wabah virus Corona (Covid-19) menjadi Rp 1.600 triliun dari saat ini Rp 405,1 triliun.

Secara rinci, anggaran Rp 1.600 triliun itu akan dipecah menjadi Rp 400 triliun digunakan untuk kesehatan, Rp 600 triliun untuk jaminan sosial, dan Rp 600 triliun untuk stimulus ekonomi.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, usulan Kadin akan ditampung dan didiskusikan oleh pemerintah.

"Pasti itu jadi masukan yang bagus dan akan terus didiskusikan. Apalagi ini kan para pelaku usaha di banyak sektor, komunikasi dengan Kadin juga terus dibangun," ujar Yustinus sebagaimana dilansir Kontan.co.id, Kamis (23/4/2020).

Menurut Yustinus, pada dasarnya konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sesuai dengan Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah bersifat dinamis.

Pasalnya, APBN tidak diberi batas atas defisit, sehingga memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan dan perubahan kondisi dengan cepat.

Namun demikian, Yustinus mengatakan, saat ini fokus tahap awal pemerintah adalah dengan melakukan refocusing anggaran terlebih dahulu. Ini dilakukan dengan melakukan perubahan prioritas APBN 2020 untuk penanganan Covid-19.

Aturan perubahan prioritas APBN 2020 sudah tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Perppu 1/2020.

Yustinus tak menutup kemungkinan dengan adanya penambahan anggaran. Hanya saja, untuk saat ini pemerintah akan fokus terlebih dahulu untuk mengoptimalkan pengunaan dana Rp 405,1 triliun yang sudah dialokasikan sebagai paket stimulus ketiga.

"Bukan berarti tidak terbuka penambahan, melainkan optimalisasi sekaligus membuat governance lebih baik di semua lini dan sektor, baik pusat maupun daerah. Tapi saat ini memang fokus masih pada kesehatan dan bantuan sosial (bansos). Paralel adalah stimulus untuk pelaku usaha," paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, prioritas utama pemerintah dalam penggunaan dana ini adalah ke sektor kesehatan dan bansos. Kemudian, insentif untuk dunia usaha dimulai dengan memberikan paket stimulus atau subsidi pajak dan dukungan pembiayaan.

"Ini untuk menolong dalam jangka pendek, penentuan penggunaan anggaran pun didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Dikarenakan pendapatan negara turun cukup dalam, maka opsinya adalah pembiayaan utang. Kita musti prudent dan mengukur kemampuan membayar juga," kata Yustinus.

Apabila ke depannya pemerintah akan menambah jumlah anggaran, Yustinus mengatakan, sumber pendanaannya akan memaksimalkan peran Bank Indonesia (BI), menerbitkan global bonds, serta melakukan efisiensi anggaran melalui realokasi dan refocuing sebagaimana didorong di dalam Perppu.

(adh)