Ketua PHRI Jabar yang juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat Herman Muchtar saat memberikan pemaparan dalam acara Temu Bisnis Pengrajin Jawa Barat Tahun 2019 di Gedung Dakranasda Jabar, 14 Mei 2019. Foto: Klik nusae/iwan

"Saya lihat di lantai 3 yang luas itu bisa diisi dengan produk-produk unggulan kerajinan Jawa Barat. Kemudian di masing-masing produk harus ada kartu nama pemilik (owner) sehingga lebih  untuk mempermudah komunikasi antara produsen dan pembeli (buyer),tak perlu ada perantara lagi," demikian disampaikan Herman Muchtar, Jumat (17/5/2019).

Lebih lanjut, Herman yang juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat ini mengusulkan supaya apabila terjadi transaksi eceran dan grosiran para produsen bisa menyisihkan berapa saja yang sifatnya tidak dipatok untuk operasional gedung.

"Bisa dibuatkan  brosur yang dititipkan ke setiap hotel, minimal yang ada di Bandung dan Tour Travel. Kita himbau mereka agar memasukkan Gedung Dekranasda sebagai tujuan wisata belanja yang harganya bisa bersaing dengan di Pasar Baru,misalnya," usul Herman.

Kalau hal ini berjalan baik dan ditangani secara professional maka  untuk pengelolaan gedung dan gaji karyawan tidak perlu ada bantuan APBD. Dekranasda Jabar pada akhirnya nanti bisa menjadi percontohan secara nasional.

"Saya pernah ajukan konsep ini  kepada Ibu Nuryana yang waktu itu menjabat sebagai  Ketua Dekranasda Jabar. Saya yang tahu bisnis sangat yakin, kalau dikelola secara professional,dekranasda bisa bisa juara dan  berperan besar  untuk kemajuan ekonomi daerah ini," ujar Herman.

Menyinggung dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR),Herman melihat,sejauh ini ternyata belum tersalurkan dengan maksimal dan tepat sasaran sehingga  perlu dibentuk Forum Komunikasi CSR Jabar.

Forum tersebut didalamnya bisa di isi dari  unsur pemerintah (Asisten Daerah  II,Indag,Kopersi),produsen,Dekranasda,Kadin,Asosiasi terkait,BUMN dan beberapa tokoh terkait.

"Ini sebetulnya bisa berjalan karena berdasar pengalaman saya waktu menjadi Ketua Kadin Kota Bandung, forum seperti itu pernah ada," katanya.

Tujuan dari forum ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dana yang ada di masing-masing BUMN setiap tahunnya. Kepada siapa saja dana yang disalurkan dapat direkomendasikan oleh dinas dan asosiasi pembina.

Sudah berapa besar dana yang telah tersalurkan oleh masing-masing BUMN. Mana yang lancar dan mana yang gagal bayar.

"Disitu juga ada dana pembinaan pengrajin agar mereka tidak gagal nyicil dan belajar bankable sebagai cikal bakal mereka untuk lebih maju dan besar," papar Herman.

Disinilah Dekranasda dapat berperan lebih jauh menjadi mediator antara pengrajin atau produsen dengan pasar modern (supermarket) dan perbankan dimana supermaket wajib untuk menyisihkan lahan/tempat khusus bagi produk pengrajin.

Menurut Herman, dalam hal penjualan produk-produk kerajinan bisa menggunakan  sistem konsinyasi atau beli putus.

"Kalau beli putus biasanya kan dibayar oleh supermaket dengan cek mundur sampai 2 bulan. Untuk dapat lancarnya produsen kerajinan maka pembayaran dengan cek dapat dibayar oleh bank dengan avalis-nya adalah Supermaket karena bunga ringan tidak seperti mereka ke rentenir," ujar Herman.

(adh)