Ini Tanggapan Gubernur Dedi Mulyadi Soal Spanduk "Shut Up KDM”

KLIKNUSAE.com — Malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 24 April 2026, tidak hanya dipenuhi sorak-sorai.

Di antara lautan biru bobotoh, selembar spanduk mencuri perhatian, “Shut Up KDM.”

Shut Up KDM" secara harfiah berarti "Diam KDM". Pesan ini adalah bentuk peringatan agar politisi tidak mencampuri atau menjadikan klub sepak bola sebagai alat pencitraan.

Pesan singkat, keras, dan telanjang. Ia meluncur cepat ke jagat media sosial, memantik tafsir yang beragam.

Nama Dedi Mulyadi ikut terseret dalam riuh itu. Namun alih-alih merespons dengan nada tinggi, Gubernur Jawa Barat tersebut memilih sikap sebaliknya yakni menerima kritikan tersebut.

Kritik, baginya, bukan ancaman, melainkan penanda batas.

Ia membaca pesan itu sebagai isyarat agar ruang sepak bola tetap steril dari suara-suara yang berpotensi mengaburkan profesionalisme.

Dunia klub, terutama Persib Bandung, menurutnya, perlu dijaga dari persinggungan kepentingan di luar lapangan termasuk politik.

“Terima kasih sudah diingatkan,” katanya singkat, Minggu, 26 April 2026.

Respons itu sekaligus meredam nada panas yang sempat menguar.

Dedi memilih menggeser fokus dari polemik ke dukungan. Ia mengajak bobotoh menahan diri dari perdebatan yang berlarut di media sosial.

Pertandingan Krusial

Dedi ingin lebih mengalihkan energi ke lima pertandingan krusial yang akan menentukan arah musim.

Di saat bersamaan, polemik lain muncul. Kali ini soal bonus. Angka Rp1 miliar mencuat ke publik, dikaitkan dengan komitmen Maruarar Sirait untuk mendukung performa tim dalam laga tandang.

Isu ini cepat berkembang, memunculkan pertanyaan tentang batas kewenangan dan potensi pelanggaran.

Dedi tidak menepis. Ia justru membuka duduk perkara.

Menurutnya, komitmen itu lahir dalam sebuah pertemuan antara dirinya, Maruarar, dan manajemen klub.

Obrolan mengalir dari target ambisius tiga gelar beruntun. Dalam suasana itu, muncul tawaran dukungan finansial untuk pertandingan tandang.

Dari tujuh laga tandang, lima di antaranya disebut akan mendapat insentif masing-masing Rp1 miliar.

Totalnya Rp5 miliar. Sebelum kabar itu keluar, Dedi mengaku telah meminta kepastian bahwa skema tersebut tidak melanggar aturan.

Namun yang lebih menarik adalah pilihannya untuk membuka informasi tersebut ke publik. Padahal, ia sempat diminta untuk menahan diri.

Ekosistem olahraga

Di titik ini, Dedi mengambil posisi  transparansi. Baginya, setiap aliran dukungan dana dalam ekosistem olahraga harus terang. Tanpa itu, ruang abu-abu akan cepat dipenuhi spekulasi.

“Saya menjunjung tinggi transparansi,” ujarnya.

Pernyataan itu menandai garis yang ingin ia tarik. Ia tidak masuk ke ruang teknis klub, tetapi juga tidak sepenuhnya menjauh.

Perannya, seperti yang ia gambarkan, sebatas fasilitator mengawal agar dukungan berjalan sesuai aturan dan diketahui publik.

Di tengah dua riak isu kritik bobotoh dan polemik bonus Dedi mencoba menjaga keseimbangan.

Ia menerima kontrol publik, namun tetap mendorong satu hal, prestasi tim.

Bagi bobotoh, pesannya sederhana. Musim belum selesai. Dan di lapangan, yang dibutuhkan bukan perdebatan, melainkan dukungan.

Share this Post:

Berita Terkait

Berita Lainnya

E-Magazine Nusae