KLIKNUSAE.com – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terancam mangkrak dan tidak akan memenuhi target penyelesaian, jika pemerintah tidak segera turun tangan.

Terutama dalam pencairan Penyertaan Modal Negara untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 4,1 triliun.

Uang pajak ini nantinya akan dipakai untuk menambal pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sekaligus sebagai kecukupan modal BUMN konsorsium.

Namun, Tenaga Pengkaji Restrukturisasi Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Dodok Dwi Handoko mengatakan bahwa waktu penyaluran Penyertaan Modal Negara itu masih dalam pembahasan.

“(PMN) KAI untuk KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia-China) masalah apakah itu nanti akan dialokasikan, sepertinya sudah ada keputusan dari pemerintah," kata Dodok seperti dikutip Kliknusae.com dari Kompas.com, Sabtu 13 Agustus 2022.

BACA JUGA: Potensi Omset Kereta Cepat Jakarta-Bandung, 10 Miliar Per Hari

Menurutnya, dari perpres-perpres yang ada dapat memberikan dukungan kepada konsorsium BUMN melalui kereta api.

“Kapan ini sedang kita bahas, kalau sudah ada progres dari keputusan pemerintah terkait KCIC akan kita sampaikan berikutnya," ungkapnya.

Pembahasan salah satunya berupa besaran kelebihan biaya yang masih dihitung karena harus berdasarkan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"By Perpres memang besaran cost overrun harus review BPKP ya, jadi tentu itu nanti akan dilakukan review dulu oleh BPKP besarannya berapa," tuturnya.

PMN Harus Segera Cair

Sebelumnya Direktur Utama PT KAI (Persero) menyebut PMN harus segera cair agar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa terselesaikan tepat waktu karena kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) semakin menipis.

BACA JUGA: Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Disetop,Ada Apa?

"Ini yang kemarin kami tayangkan pada saat RDP di komisi VI dan disampaikan Menteri BUMN. Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support. Apabila ini tidak cair di 2022, maka penyelesaian kereta cepat ini akan terlambat juga," ungkap Didiek dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, beberapa waktu lalu.

Ia memperkirakan arus kas KCIC dapat bertahan sampai September 2022.

“Sehingga kalau ini belum turun maka cost overrun ini yang harapannya selesai Juni 2023 ini akan terancam mundur," tambahnya.

Janji tanpa APBN

Menilik ke belakangan, Kereta Cepat Jakarta Bandung sendiri merupakan salah satu proyek paling strategis di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam beberapa kesempatan, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berungkali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni dilakukan BUMN.

Menggunakan skema business to business (B to B), biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan.

BACA JUGA: Ada 36 Ribu Orang Tiba Dari Mudik ke Jakarta, Pilih Gunakan Kereta Api

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.

Konsorsium yang dimaksud yakni PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC. Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI.

Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

Dari Indonesia membentuk badan usaha PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway. Lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk PT KCIC.

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN," ucap Jokowi menegaskan. ***

Sumber: Kompas.com