KLIKNUSAE.com – Sumber daya manusia (SDM) dan aksesibilitas menjadi kendala utama dalam mengembangan desa wisata di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Minimnya infrastruktur menuju ke beberapa kawasan wisata di Sukabumi menyebabkan banyak potensi pariwisata yang belum tergali secara maksimal.

“Tidak mungkin para pengelola wisata harus membuat jalan. Oleh sebab itu, yang diperlukan disini adalah kolaborasi nyata. Bagaimana pemerintah daerah bisa menyediakan infrastruktur ini,” kata Asep Hidayat, Pelaku Usaha Pariwisata Desa Hanjeli saat berbicara di West Java Tourism Talk (WJTT) Vol.2 di Atrium Trans Studio Mall, Jumat 28 Juni 2024.

Menurut Asep, tidak mungkin para pelaku atau penggerak wisata membangun infrastruktur jalan. Selama ini saja, mereka masih membutuhkan proses yang panjang untuk meningkatkan SDM di desa.

BACA JUGA: WJTT: Pemprov Jawa Barat Harus Petakan Pangsa Pasar Pariwisata

“Masih banyak desa wisata yang memiliki keindahan dan seni budaya yang luar bisa indah, tetapi SDM-nya masih minim. Berbahasa Indonesia saja masih susah. Nah, inilah yang kami hadapi saat ini,” ungkap Agus.

Namun demikian, tak sedikit juga beberapa desa wisata yang maju berkembang. Sayangnya, ketika sudah maju, mereka tidak mendapatkan pendampingan.

Pendampingan Desa Wisata

“Sebetulnya, skemanya kalau mau maju, ya harus ada pendampingan. Tinggal, leveling-nya mau seperti apa,” katanya.

“Sistemnya, sebaiknya pakai pola button up, bukan topdown. Karena kalau dari atas, begitu ada program/anggaran dari pemerintah baru jalan. Kalau kami di Hanjeli, sebaliknya. Polanya dari bawah. Bahkan sejak 2014,2015 dan 2016 kami datang ke kampus-kampus,” lanjutnya.

BACA JUGA: Desa Wisata Edukasi Cisaat Terpilih Sebagai Desa Wisata Terbaik ADWI 2024

Hasilnya, sampai saat ini sudah hampir 20 kampus yang berkunjung ke Hanjeli. Mulai dari ITB,Unpad, NHI Bandung, UPI, Telkom University dan kampus lainnya.

“Padahal kalau dihitung jarak dari Jampang (Hanjeli) butuh waktu 8-10 jam perjalanan untuk sampai ke kampus-kampus. Tapi inilah investasi, untuk menarik para akademisi untuk hadir di desa kami,” ungkap Asep.

Untuk itu, Asep memberikan usulan agar pemerintah sudah harus memikirkan perlunya pendampingan bagi pelaku usaha desa wisata.

BACA JUGA: Desa Wisata Makin Banyak, Ini Target Disbudpar Kabupaten Bogor

“Kalau di Kementerian pertanian ada penyuluh pertanian, BKKBN juga sama, begitu pun Kemensos. Nah, kalau di pariwisata kan belum ada. Maka, idealnya memang harus ada pendampingan.

Sementara itu, Dewan Penasihat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)  Jawa Barat Hilawan Saleh mengakui perlunya kegiatan kolaborasi dan sinergi untuk pengembangan pariwisata.

Termasuk, dalam memajukan pariwisata di Jawa Barat.

“Kolaborasi ini perlu terus digiatkan guna mendukung optimalisasi dan pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya. ***