JAKARTA, Kliknusae.com - Industri perhotelan saat ini berada pada situasi paling buruk. Makin tertekan menyusul diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid I.

"Jauh hari kami sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa daya tahan perusahaan maksimum sampai dengan Juni," kata Sekretaris Jendral Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, Senin (28/09/2020).

Ditegaskan Alan-sapaan Maulana Yusran, PHRI menilai pemutusan hubungan kerja di sektor pariwisata tak dapat dielakan jika melihat situasi yang terus menurun seperti sekarang.

Baca Juga: Hotel Tutup di Indonesia Tembus 1.174,PHK Karyawan Mencapai 58.700 Orang

Juni lalu, pemerintah sudah memulai adaptasi new normal sehingga menumbuhkan harapan baru dengan terjadinya peningkatan, walaupun belum terlihat signifikan.

"Sekarang dibatasi lagi, kondisi ini tentunya memperparah keuangan perusahaan karena daya tahan bisa dikatan sudah tidak ada. Jadi PHK susah untuk dielakan lagi," ungkapnya

Ia melanjutkan bahwa memang pemerintah memberikan stimulus-stimulus, tetapi dalam praktiknya tidak optimal lantaran persyaratan untuk mendapatkan stimulus itu tidak fleksibel.

Baca Juga: PHRI Melaporkan 698 Hotel Sudah Tutup,Pemerintah Harus Keluarkan JHT

Maulana mencontohkan seperti bantuan tunai langsung (BLT) kepada karyawan. Untuk mendapatkan stimulus tersebut persyaratannya perusahaan tidak memiliki tunggakan sampai dengan Juni.

"Bagaimana bisa, sementara sektor pariwisata sudah tutup sejak Maret. Kalau perusahaan tidak memiliki tunggakan sampai Juni berarti perusahaan itu baik-baik saja," jelasnya.

Selain itu, persoalan listrik yang juga menjadi persoalan utama, Karena meskipun hotel tutup, pelaku usaha tetap harus membayar listrik tiap bulannya mencapai ratusan juta.

Baca Juga: Hotel dan Restoran Di Jabar Masih Banyak Yang Kolaps

Dari sisi modal kerja, dengan pasar yang terganggu saja ia menilai sudah pasti tidak visible untuk mengajukan ke perbankan. Juga, dari sisi pengusaha sendiri juga banyak yang berpikir kembali untuk mengambil modal kerja dari perbankan sebab khawatir hanya 'tutup lobang gali lobang'.

"Nanti minjam uang untuk bayar beban-beban, tapi return-nya tidak pernah tau dengan kondisi yang tidak menentu ini," sebutnya.

Terkait potensi banyaknya PHK di sektor perhotelan dan pariwisata ini, ia belum bisa menyampaikannya.

Hanya saja, ia menilai pasti akan banyak terjadi melihat saat ini sudah banyak restoran dan hotel yang menutup usahanya.

Hal senada juga dikemukakan Ketua PHRI Jawa Barat Herman Muchtar, bukan persoalan karyawan saja yang dihadapi industri jika kebijakan PSBB terus berlanjut. Namun, diperkirakan makin bertambah hotel atau restoran yang terpaksa tutup karena sudah tidak lagi memiliki cash flow yang bisa diputar.

"Sejak awal saya juga sudah ingatkan kalau pemerintah tidak segera mencari jalan keluar percepatan pemulihan ekonomi, lama-lama pengusaha jadi zombi," kata Herman.

(*/adh)