Kliknusae.com -  Keputusan pemerintah yang mengizinkan masyarakat kelompok muda usia di bawah 45 tahun tetap bekerja di tengah pandemi virus corona dinilai pengamat ekonomi bisa menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah.

Disamping itu, meski banyak karyawan yang kembali bekerja normal demi meningkatkan produktivitas perusahaan, ujung-ujungnya akan percuma karena jumlah permintaan yang masih rendah di dalam negeri.

"Misalnya pekerjaan serabutan, siapa yang mau kasih kalau lagi seperti ini, ya tidak ada. Mau buka usaha apa bingung karena tidak ada yang beli. Itu contohnya," demikian disampaikan Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto,kemarin.

Ahmad menilai pemerintah telah mengambil risiko yang justru bisa membuat pemulihan ekonomi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal.

Ia menyatakan proses penyebaran virus corona yang mulai reda dari sebelumnya bisa kembali masif karena banyak masyarakat yang tak lagi menerapkan bekerja dari rumah (work from home/wfh). Bila penyebaran terus meningkat, maka dampaknya ke ekonomi semakin parah.

"Saya memang belum ada hitungan pasti tapi keputusan ini bukan bantu ekonomi tapi ada konsekuensi lebih parah ke ekonomi," ucap Akhmad sebagaimana dilansir cnnindonesia.

Bila penyebaran tak menunjukkan penurunan, ekonomi yang sebelumnya diperkirakan masih tumbuh positif, maka bisa jadi minus.

Keputusan itu, sambung Akhmad, juga menunjukkan pemerintah yang tidak konsisten dalam menangani penyebaran virus corona.

"Kalau penanganan tidak serius, pandemi semakin panjang. Siap-siap ada gelombang kedua. Penanganan ini harus serius," tegas dia.

Lagi pula, Akhmad melihat permintaan (demand) pasar masih rendah. Daya beli masyarakat masih lesu akibat penyebaran virus corona.

Di sisi lain, Ekonom BCA David Sumual menyatakan tak masalah jika pemerintah sedikit melonggarkan pembatasan aktivitas di publik dengan mengizinkan masyarakat berusia di bawah 45 tahun bekerja.

Namun, hal itu sebaiknya dilakukan di wilayah yang memiliki sedikit kasus positif virus corona atau jumlah yang terinfeksi menurun.

"Karena kan memang harus seimbang. Pemerintah harus mengatur agar kasus corona segera selesai tapi di sisi lain ada ekonomi yang harus diselamatkan," tutur David.

Bila sejumlah karyawan kembali bekerja normal, David menyatakan ada harapan agar produktivitas perusahaan meningkat.

Dengan demikian, pendapatan perusahaan membaik dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa diminimalisir.

"Tapi jangan lupa kebijakan ini harus dilakukan hati-hati. Jangan sampai ini menimbulkan gelombang baru dan membuat ekonomi memburuk," ucapnya.

Ia menyarankan agar pemerintah mematok industri mana saja yang bisa beroperasi normal dan meminta karyawannya yang berusia di bawah 45 tahun masuk kerja seperti biasanya.

Dengan demikian, pembatasan tetap bisa dilakukan demi mengurangi risiko penyebaran virus corona.

"Intinya harus ada kriteria-kriteria sektor mana saja yang bisa (meminta karyawannya masuk kerja)," jelas David.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan bakal memberi kesempatan pada kelompok muda usia di bawah 45 tahun untuk tetap bekerja di tengah pandemi virus corona. Tujuannya agar pemerintah dapat menekan potensi PHK.

"Kelompok ini tentu kita beri ruang untuk bisa aktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terkapar karena PHK bisa kami kurangi," pungkas Doni.

(adh)