KLIKNUSAE.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan komitmennya untuk menjadikan wilayah yang dipimpinnya sebagai provinsi zero premanisme (bebas preman).

Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers usai rapat koordinasi keamanan daerah, Rabu 23 April 2025 di Gedung Sate, Bandung.

Menurut Dedi, praktik premanisme yang kerap meresahkan masyarakat harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

Ia menegaskan bahwa Jawa Barat harus menjadi wilayah yang aman dan nyaman bagi semua kalangan.Termasuk pelaku usaha, pelajar, dan masyarakat umum.

"Sudah saatnya kita membebaskan Jawa Barat dari praktik-praktik premanisme yang selama ini menghambat rasa aman dan mengganggu pembangunan," tegasnya.

"Saya akan dorong semua elemen, termasuk aparat keamanan dan pemerintahan daerah, untuk menindak tegas segala bentuk premanisme," sambung Dedi terkait program zero premanisme tersebut..

Selain itu, Gubernur Dedi juga menyoroti maraknya tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin dan merusak lingkungan.

BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Sebut Kadin Organisasi Pengusaha, Hilangkan Premanisme

Ia menegaskan bahwa penertiban tambang-tambang ilegal akan menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya. Khususnya,  dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

"Kami sudah petakan lokasi-lokasi tambang ilegal di beberapa kabupaten. Seperti di Bogor, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Penertiban akan dilakukan secara bertahap, tetapi tegas dan tanpa kompromi," ujar Dedi.

Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Termasuk,  pengamat lingkungan yang selama ini menyoroti dampak negatif tambang ilegal terhadap lingkungan hidup dan keselamatan warga.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menggandeng aparat kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Keterlibatan mereka sangat diperlukan  dalam upaya menertibkan tambang ilegal.

Disamping juga  mengatasi praktik-praktik premanisme yang masih terjadi di beberapa daerah.

Dengan langkah ini, Dedi berharap tercipta iklim investasi yang kondusif serta pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan. ***