KLIKNUSAE.com - Upaya Pemkot  Bandung membenahi persoalan sampah mulai menarik perhatian pemerintah pusat. Sabtu, 28 Februari 2026, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyusuri sejumlah titik pengolahan sampah berbasis masyarakat di kota itu.

Yang ia temukan bukan sekadar fasilitas pengolahan, melainkan perubahan pendekatan: sampah diselesaikan sejak dari lingkungan warga.

Kunjungan dilakukan di RW 19 Kelurahan Antapani Tengah dan RW 05 Kelurahan Dago.

Di dua wilayah tersebut, program Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) berjalan sebagai bagian dari pengelolaan sampah berbasis kewilayahan.

Model yang menempatkan warga sebagai aktor utama, bukan sekadar pengguna layanan kebersihan.

Bagi Hanif, langkah ini menyentuh akar persoalan. Penanganan sampah, kata dia, tidak lagi bisa bergantung pada tempat pemrosesan akhir (TPA).

Terutama ketika daya tampung semakin terbatas, seperti yang terjadi di TPA Sarimukti.

“Ini langkah paling mendasar. Banyak negara membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun untuk mencapai tahap seperti ini,” ujar Hanif.

Ia menilai penyelesaian krisis sampah perkotaan justru ditentukan oleh perubahan perilaku masyarakat.

Sampah, menurutnya, harus ditangani sejak dari sumbernya. Rumah tangga dan lingkungan permukiman, bukan menunggu menumpuk di hilir.

Di tengah situasi kedaruratan sampah, pendekatan hulu menjadi pilihan paling realistis.

Sistem Pengangkutan

Kota, kata Hanif, tidak bisa terus-menerus menggantungkan solusi pada sistem pengangkutan jika muara akhirnya terbatas.

Pemerintah Kota Bandung dinilai cukup konsisten membangun ekosistem pengelolaan sampah berbasis warga.

Program Gaslah melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pemilahan hingga pengolahan sampah di tingkat rukun warga.

Sejumlah wilayah bahkan mulai menunjukkan hasil nyata. Beberapa RW mampu mengurangi ketergantungan pada pengangkutan sampah menuju TPA.

“Ternyata Kota Bandung bisa. Banyak RW yang mampu menuntaskan persoalan sampahnya sendiri,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Menurut Farhan, pendekatan komunitas menjadi fondasi penting agar sistem pengelolaan sampah kota tidak sepenuhnya bertumpu pada hilir.

Ketika kapasitas TPA terbatas, penyelesaian di tingkat lingkungan menjadi kebutuhan mendesak.

Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup, kata Farhan, merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Termasuk hasil Rapat Koordinasi Nasional penanganan sampah pada 25–26 Februari lalu.

“Ini bagian dari tindak lanjut koordinasi. Setelah Rakornas, kini ditinjau langsung oleh Menteri,” ujarnya.

Selain Gaslah, Bandung sebelumnya telah menjalankan program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) yang mendorong perubahan perilaku warga dalam mengelola sampah rumah tangga.

Belakangan, pemerintah kota mencoba mengintegrasikan program tersebut dengan Buruan Sae dan Dapur Dahsat dalam konsep ekonomi sirkular.

Ketiga program itu dirancang saling menopang. Sampah organik diolah menjadi kompos. Dimanfaatkan untuk ketahanan pangan lingkungan, sekaligus mendukung pengelolaan konsumsi masyarakat.

Rangkaian kunjungan Hanif di Bandung juga mencakup peninjauan eks TPA Jelekong di Baleendah, Kabupaten Bandung.

Lokasi yang menjadi pengingat bahwa persoalan sampah tak lagi bisa ditunda penyelesaiannya.***