KLIKNUSAE.com— Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan skema tukar guling pengelolaan bandara dengan pemerintah pusat.

Dalam usulannya kepada Presiden, Dedi mengajukan agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dialihfungsikan.

Ia menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara (AU), sementara Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kembali dikelola sebagai bandara komersial.

Menurut Dedi, langkah tersebut diambil untuk menjawab anomali kebijakan transportasi udara di Jawa Barat, khususnya Bandung dan sekitarnya.

Ia menilai, keputusan memindahkan penerbangan komersial dari Bandara Husein ke Kertajati tidak berjalan efektif.

“Untuk Bandara Husein Sastranegara, bisa saja nanti landasan pacunya diperpanjang. Dengan demikian, tidak terlalu ramai sekarang, tapi nanti segera akan ramai,” kata Dedi, Sabtu, 24 Januari 2026.

Dedi menyoroti kondisi paradoks yang terjadi saat Bandara Husein ditinggalkan penumpang.

Di satu sisi, pemerintah menghadirkan Kereta Cepat Whoosh sebagai moda transportasi modern.

Namun di sisi lain justru membuka kembali penerbangan komersial di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Ini kan anomali. Orang dari Bandung mau terbang, ada Whoosh, tapi Bandara Halim dibuka. Orang pasti pilih Bandara Halim dong,” ujarnya.

Karena itu, Dedi mengusulkan solusi realistis berupa pertukaran peran bandara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, siap menyerahkan pengelolaan Bandara Kertajati kepada pemerintah pusat untuk kepentingan strategis pertahanan negara.

“Usulan kita ya sudah, tukar saja. Bandara Kertajati kita serahkan ke pemerintah pusat,” ucap Dedi.

Sebaliknya, Pemprov Jabar berharap Bandara Husein Sastranegara beserta kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan wilayah sekitarnya dapat dikelola oleh pemerintah daerah.

Tujuan tidak lain untuk menghidupkan kembali fungsi bandara komersial di Kota Bandung.

“Bandara Husein, kawasan PTDI dan sekitarnya, dikelola oleh kita,” pungkasnya.

Usulan tersebut, lanjut Dedi, diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi bandara sesuai kebutuhan wilayah.

Sekaligus menyeimbangkan kepentingan pertahanan negara dan pelayanan transportasi udara bagi masyarakat Jawa Barat. ***