KLIKNUSAE.com  – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana, mendesak pemerintah daerah untuk segera membenahi sistem dan fasilitas pintu masuk menuju kawasan wisata Pantai Barat dan Pantai Timur.

Menurutnya, sistem retribusi yang masih manual dengan tiket sobek rawan disalahgunakan dan berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.

"Dengan sistem tiket sobek seperti sekarang, sangat mudah terjadi pungutan liar maupun pemalsuan tiket. Kebocoran pendapatan daerah pun tak bisa dihindari. Sudah saatnya kita beralih ke sistem yang lebih modern dan transparan," tegas Agus kepada Kliknusae.com, Selasa (8/7/2025).

Agus menyarankan agar pemerintah membangun gate elektronik seperti yang digunakan pada jalan tol.

Pengunjung cukup menempelkan kartu e-money untuk masuk ke kawasan pantai.

Ia menilai, sistem ini bukan hanya efektif menutup celah pungli, tapi juga akan memudahkan pengunjung serta warga setempat.

"Kalau setiap pengunjung memiliki kartu masuk, maka semua bisa lebih tertib dan terkontrol. Masyarakat yang tinggal di dalam kawasan wisata pun bisa mendapatkan akses khusus. Ini solusi win-win," ujar Agus.

Selain itu, Agus juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan wisata.

Ia menilai Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan perlu mendapatkan pelatihan yang memadai agar bisa bekerja secara profesional dalam melayani wisatawan.

"Jangan hanya infrastruktur yang dibenahi. SDM-nya juga harus dipersiapkan agar pelayanan kepada wisatawan benar-benar maksimal," imbuhnya.

Agus pun berharap, dengan perbaikan sistem masuk dan peningkatan kapasitas SDM, kawasan wisata Pangandaran dapat dikelola secara lebih modern, bersih. Dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta daerah.

Sebagaiman diketahui, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran baru-baru ini membongkar praktik pemalsuan tiket masuk objek wisata.

Ini setelah seorang oknum petugas penarik retribusi tertangkap tangan. Kasus ini kini tengah ditangani oleh Kepolisian Resor Pangandaran atas dugaan pungutan liar.

BACA JUGA: Sari Ater Beach Karang Nini Pangandaran Hadirkan Kolam Renang, Langsung Menghadap Pantai

Pencetakan Tiket Palsu

Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran, Riko Agung Purnama, mengungkapkan bahwa celah dalam sistem pembayaran tiket menjadi pintu masuk bagi praktik ini.

Ia menduga kuat adanya pencetakan tiket palsu yang dilakukan di luar sistem resmi, menggunakan alat sederhana seperti printer termal.

"Ada pencetakan di luar, menggunakan alat seperti halnya printer termal. Sulit dibedakan secara kasat mata, tapi kami bisa memverifikasi keasliannya lewat sistem," ujar Riko saat ditemui, Senin pekan ini.

Temuan mencurigakan sempat terjadi saat pihaknya memindai tiket dengan nilai tertera Rp1 juta, namun sistem hanya membaca Rp600 ribu.

“Dari situ kami mulai menyelidiki lebih dalam. Kami minta wisatawan beli tiket ulang, karena peredarannya sudah sangat masif,” katanya.

Menurut Riko, proses pemalsuan dilakukan dengan cukup rapi. Modusnya, pelaku membeli tiket asli senilai Rp600 ribu.

Kemudian tersangkamemindai barcode-nya dan menggandakan tiket dengan nilai lebih tinggi menggunakan template yang sudah mereka miliki.

“Cukup bermodal aplikasi dan printer termal, tiket bisa diedit dan digandakan,” imbuhnya. **

Untuk meminimalisir praktik curang ini, pihaknya telah mewajibkan petugas di lapangan untuk melakukan pemindaian barcode secara ketat. Namun, tak jarang pengawasan itu longgar.

“Kadang petugas abai, dan tiket palsu pun lolos,” ucap Riko.

Puncak pengungkapan kasus terjadi pada Minggu, 6 Juli 2025. Seorang oknum petugas retribusi berinisial UN tertangkap tangan ketika hendak menjual tiket asli yang dicetak ulang secara tidak sah. ***