Oleh: Adhi M Sasono, Editor in Chief

PERNYATAAN Gubernur Dedi Mulyadi yang menyarankan agar daerah-daerah tanpa fasilitas hotel tidak menyelenggarakan kegiatan rapat di hotel daerah lain, memang terdengar logis pada permukaan.

Dedi menyebut bahwa praktik semacam ini hanya akan “membuang” anggaran ke luar wilayah.

Namun, pandangan tersebut sepatutnya diuji secara lebih komprehensif. Hal ini agar tidak menimbulkan kesimpulan yang "menyesatkan" dalam praktik kebijakan pembangunan daerah.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa relasi antardaerah tidak selalu bersifat kompetitif dan zero-sum, melainkan seringkali bersifat mutualistik.

Ambil contoh Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Keduanya tidak memiliki hotel dengan standar representatif untuk kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

Maka wajar bila pemerintah daerah setempat memilih menyelenggarakan kegiatan-kegiatan itu di Pangandaran atau Tasikmalaya. Dua daerah tetangga dengan infrastruktur hotel yang memadai.

Apakah ini berarti Ciamis dan Banjar membuang anggaran ke daerah lain?

Tidak juga. Justru dari hubungan inilah terbentuk simbiosis mutualisme yang sehat.

BACA JUGA: Membaca “Pikiran” KDM Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Jabar

Banyak hotel dan restoran di Pangandaran, misalnya, menggantungkan pasokan beras, cabai, dan sayuran dari petani di Ciamis dan Banjar.

Agar saya tidak dianggap asal bunyi (asbun), saya coba tanyakan ini kepada Ketua PHRI Pangandaran, Agus Mulyana.

Ia pun mengakui bahwa keberlangsungan industri perhotelan di Pangandaran tidak lepas dari peran petani-petani di dua daerah tetangganya itu.

Artinya, uang yang "keluar" dari APBD Ciamis atau Banjar untuk kegiatan MICE di Pangandaran pada akhirnya akan "kembali" melalui sirkulasi ekonomi yang berpihak pada petani lokal.

Relasi ekonomi ini penting dijaga dan didorong, apalagi dalam konteks membangun kawasan regional yang saling menopang satu sama lain.

Pandangan Dedi Mulyadi penting untuk membuka diskusi, terutama dalam semangat membangun kemandirian ekonomi lokal.

Namun perlu diingat, kemandirian tidak selalu berarti isolasi. Sinergi antardaerah justru bisa menjadi strategi cerdas dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas ekonomi kawasan secara kolektif.

Maka yang perlu digarisbawahi adalah bukan larangan kegiatan lintas daerah, melainkan upaya simultan untuk memperkuat daya saing daerah.

Alih-alih melihatnya sebagai pemborosan, alangkah lebih bijak jika kegiatan semacam itu ditempatkan dalam kerangka kerja sama yang produktif dan saling menguntungkan.

Sekali lagi, pandangan Gubernur Dedi Mulyadi patut diapresiasi sebagai pengingat pentingnya efisiensi.

Namun tetap perlu koreksi, agar tidak berujung pada isolasi kebijakan yang justru merugikan pelaku ekonomi lokal di daerah-daerah yang sedang bertumbuh. ***