KLIKNUSAE.com  – Kemenparekraf jawab tudingan UNISCO terkait pengrusakan lingkungan di Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno  merasa perlu menjelaskan lebih jauh supaya tidak terjadi pandangan yang keliru.

Khususnya, kekhawatiran masyarakat internasional terhadap upaya pengembangan Destinasi Super Priorotas (DSP) di Labuan Bajo.

Menurut Sandiaga,  pemerintah telah mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di DSP.

BACA JUGA: Pemprov Jabar Dorong Percepatan Pengakuan Unisco untuk Geopark Ciletuh

Utamanya, dalam mewujudkan rencana wisata premium di kawasan Labuan Bajo, NTT. Kemenparekraf jawab tudingan UNISCO ini karena dianggap sebagai isu serius.

“Dalam penerapannya, pariwisata berkelanjutan memiliki prinsip untuk memberdayakan masyarakat melalui kebudayaan dan kearifan lokal yang ada,” jelas Sandiaga dalam keterangan resminya, Jumat 6 Agustus 2021.

“Sejalan dengan itu melestarikan alam dan meningkatkan kesejahteraan, serta ditambah aspek pengelolaan secara profesional. Tidak semata-mata memperhitungkan dampak ekonomi, tapi juga dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakatnya,” tambahnya.

Konsep Premium Pembangunan Labuan Bajo Tetap Perhatikan Kearifan Lokal

Sedangkan konsep premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, masyarakat, dan makhluk hidup di dalamnya.

BACA JUGA: Harga Trip ke Labuan Bajo dan Rincian Biaya yang Harus Kamu Siapkan

“Konsep ini diharapkan memberikan pengalaman yang bernilai tinggi bagi wisatawan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup,” ujar Sandiaga.

Kemenparekraf sendiri sedang  menyusun Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo bersama kementerian/lembaga terkait sebagai salah satu upaya untuk memproyeksi ke depan dan menyusun skenario pengembangan sekitar kawasan dalam ITMP ini.

“Cakupan ITMP akan meliputi analisis demand and supply terhadap pengembangan wilayah. Jadi yang kita susun dalam ITMP adalah proyeksi jumlah wisatawan yang disesuaikan dengan carrying capacity, alur perjalanan, dan strategi pengembangan yang terintegrasi,” paparnya.

Dengan cara itu,  para turis diharapkan lebih lama tinggal di Indonesia.

BACA JUGA: Tiket Masuk Labuan Bajo Rp 14 Juta Per Orang, Aah No Problem Boss

Zona Pemanfaatkan di Taman Nasional Komodo Tak Berdampak Negatif

Sandiaga menambahkan kemenparekraf terus berkoordinasi bersama dengan kementerian/lembaga serta pihak-pihak terkait lainnya guna  memastikan bahwa penataan sarana dan prasarana di zona pemanfaatan di Taman Nasional Komodo tidak menimbulkan dampak negatif.

Termasuk kekhawatiran akan berdampak negatif terhadap Outstanding Universal Value (OUV) situs warisan alam dunia tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebelumnya juga telah memastikan pembangunan di Resort Loh Buaya Pulau Rinca Taman Nasional Komodo tidak menimbulkan dampak negatif terhadap OUV situs warisan alam dunia itu.

BACA JUGA: Membangun Sektor Pariwisata NTT Perlu Kolaborasi Dengan PHRI

Kesimpulan tersebut didasarkan hasil kajian penyempurnaan Environmental Impact Assessment (EIA) yang dilakukan bersama lintas kementerian/lembaga serta pakar lainnya yang terus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan IUCN.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, UNESCO mengeluarkan sebuah dokumen Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia bernomor WHC/21/44.COM/7B.

Adapun dokumen itu dikeluarkan setelah konvensi daring pada 16 – 31 Juli 2021 di China.

Dokumen tersebut membahas sejumlah tempat yang termasuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO atau World Heritage List, salah satunya Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kawasab Labuan Bajo di NTT selama ini masih menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan asing. Pemandangan alamanya dan keunikan budaya lokal, menjadi salah satu daya tariknya.

***