KLIKNUSAE.com – Kabupaten Bogor, Jawa Barat masuk dalam daftar daerah yang memiliki target tertinggi untuk melakukan testing Covid-19.

Dalam surat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali disebutkan, Kabupaten Bogor harus melaksanakan 13.000 orang per hari.

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10%. Sasarannya, mereka yang bergejala, dan juga kontak erat.

Untuk di Jawa Barat posisi kedua daerah yang memiliki target testing Covid-19 cukup tinggi yakni Kabupaten Bandung 8.087 orang dan Kabupaten Bandung Barat 3.622 orang.

BACA JUGA: Sandiaga: Covid-19 Meningkat,Tempat Wisata Kita Tutup Sementara

Sedangkan yang terendah adalah Kota Banjar hanya 404 orang per hari yang harus mengikuti testing Covid-19 ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada surat instruksi tersebut menekankan dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara siginifikan perlu dilakukan.

“Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan,” kata Tito sebagaimana dikutip Kliknusae.com dari dokumen Inmendagri No 22 Tahun 2021, Rabu 21 Juli 2021.

Instruksi Presiden Joko Widodo Soal Tempat Isolasi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kepala daerah, khususnya di wilayah yang padat penduduknya untuk menyiapkan tempat isolasi pasien Covid-19.

BACA JUGA: PPKM Darurat Diperpanjang Lagi, Presiden Minta Rakyat Gotong Royong

“Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan penting. Kalau bisa, sampai di tingkat kelurahan atau desa. Paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan, terutama untuk kawasan-kawasan yang padat,” tegas Jokowi  konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin 19 Juli 2021, lalu.

“Utamanya di kota-kota, ini harus ada. Karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, rumah berukuran 3×3 meter dihuni oleh empat orang," ungakapnya.

"Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat.

Kepala Daerah Harus Pantau 'Bed Occupancy Rate'

Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh.

BACA JUGA: Insentif Pembayaran Pajak Karyawan Kembali Dikucurkan Pemerintah

“Paling tidak kita memiliki – di dalam perencanaan itu – bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat,” imbuhnya.

Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen.

Selanjutnya, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien COVID-19.

“Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan," kata Jokowi.

"Bisa 40 % atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 % yang didedikasikan kepada (pasien) COVID-19. Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada pasien COVID-19 berapa,” tandasnya.

Daerah Harus Segera Kucurkan Bantuan Sosial

Selanjutnya, Presiden juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp2,3 triliun.

“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran – di catatan saya – Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” sambungnya.

Demikian halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tandasnya. ***