KLIKNUSAE.com – Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai ada yang salah dalam pengadaan vaksinasi di Indonesia. Akibatnya, tingkat kasus Covid-19 meningkat karena keterlambatan pemberian vaksin.

“Kami sudah sangat maksimal membantu pemerintah. Misalnya di Batam, kami memberikan sekitar 70 ribu vaksin dengan biaya pengangkutan ditanggung sendiri. Kita itu harus gotong royong, tidak bisa saling menyalahkan,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam perbicangan pagi di TV Kompas, Kamis 8 Juli 2021.

Haryadi menyampaikan hal itu mengingat sulitnya mendapatkan vaksin saat ini. Padahal dari awal Apindo sudah mengusulkan dengan meminta untuk bisa melakukan impor vaksin sendiri.

BACA JUGA: Apindo, Hariyadi; Distribusi Vaksin Covid-19 Tentukan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

“Tapi kan gak boleh, harus Biofarma. Alhasil, yang datang hanya sekitar 400-an ribu vaksin. Sementara yang dibutuhkan hanya 20 juta saja. Akhirnya, kalau kita mau gotong royong juga bingung, apa yang bisa kita bantu,” lanjut Haryadi.

Soal vaksinasi ini, Apindo telah cukup keras mendorong pemerintah agar bisa diberikan kemudahan untuk mendapatkannya.

“Kita berpikir waktu itu, paling tidak mengamankan karyawan kita dulu. Itu yang dibenak kami, ingin membantu dan bayar pula. Bagaimana ya, ini mau membantu dan bayar tetap susah,” tegas Haryadi yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ini.

BACA JUGA: Apindo Menilai Pertumbuhan Ekonomi Tak Berkualitas, Picu Krisis Lapangan Kerja

Birokrasi yang terlalu berbelit-belit menyebabkan pemberian vaksin di kalangan pengusaha menjadi terhambat.

“Saya sudah sampaikan, kalau lewat dari pertengahan bulan Juni momentum vaksinasi gotong royong sudah lewat,  karena pasti kasus Covid-19 sudah tinggi. Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah, tetapi kami mohon juga ada ruang-ruang  untuk kita bisa bekerjasama,” pinta Haryadi.

Kemampuan Ekspansi Dunia Usaha Terjepit

Ia mencontohkan di Batam jika tidak dibantu para pengusaha untuk mencapai vaksin hingga 70 ribuan sangatlah sulit.

“Anggaran tidak ada dari pemerintah daerah. Nah, in ikan menjadi PR kita bersama dalam kondisi kritis seperti sekarang. Hitungan saya sudah 11 kali, mulai dari PSBB hingga PPKM Darurat dan hasilnya begini-begini saja,” ungkapnya.

BACA JUGA: Menkes Minta Perusahaan Segera Lakukan Vaksinasi Gratis Karyawan

“Coba, bandingkan dengan di Amerika, begitu Biden jadi presiden langsung dilakukan vaksinasi secara massif. Seharusnya kita mencontoh negara-negara yang berhasil itu,” kata Haryadi.

Hariyadi mengamini memang untuk mencapai kekebalan kelompok dengan target 181 juta penduduk tentu sangat berat. Namun, jika tidak diperjuangkan maka ekonomi akan lebih parah.

Meski demikian, lanjut Hariyadi, pengusaha masih memiliki optimistis akan menuju pemulihan tahun ini. Pertumbuhan ekonomi yang positif pun akan dapat dicapai pada kuartal IV/2021 ini.

"Kalau kuartal II dan III masih sangat menantang kita masih belum tahu sampai kapan kasus Covid-19 di atas 20.000 per hari berlanjut," ujarnya.

Hariyadi pun menyebut kemampuan ekspansi dunia usaha kini makin terjepit dengan adanya persoalan logistik untuk kegiatan ekspor. Pada akhirnya, tekanan marjin yang masih akan dirasakan pengusaha tahun ini. ***