JAKARTA, Kliknusae.com - Sejatinya Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ke-VIII di Bali bisa turut memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk.

Namun, moment itu justru membuat pengusaha hotel dan travel menjadi merugi. Pasalnya, acara Munas yang bakal berlangsung Juni mendatang mendadak dibatalkan.

Pengurus Kamar Dagang (Kadin) Indonesia sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai pembatalan Munas Kadin ini mencederai semangat pemulihan ekonomi nasional.

Alasannya, karena pembatalan dilakukan secara tiba-tiba dan mengakibatkan kerugian bagi pengusaha hotel dan perjalanan.

Baca Juga: Ketua Umum Kadin Mendatang Harus Mampu Bersinergi, Hari Ini Pendaftaran

"Kami mendapatkan informasi bahwa pemilik hotel dan travel sudah mendapatkan pesanan dari berbagai daerah," katanya, kemarin.

Sementara itu, Wakil Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) I Made Ramia Adnyana tak menampik kenyataan tersebut.

"Kami sangat menyayangkan dengan adanya informasi bahwa Munas Kadin diundur ke akhir bulan dan rencananya ke daerah lain. Tentu jika kebijakan ini benar dilakukan akan mencederai masyarakat Bali," kata Ramia ketika dihubungi Jalahahnusae.com, Jumat 28 Mei 2021

Ramia mengemukakan, pelaksanaan Munas Kadin di Bali menjadi harapan semua pelaku usaha mengingat saat ini sedang  berjuang dalam pemulihan ekonomi terutama ekonomi pariwisata yang telah terkoreksi paling dalam -9.85%.

Dr.(C). I Made Ramia Adnyana, SE.,MM.,CHA, Ketua Wilayah DPD Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) Bali yang juga Wakil Ketua IHGMA. (Foto:Ist)

Dengan terlaksananya Munas VIII Kadin di Bali akan memberikan dampak positif dalam membangun trust agar ekonomi pariwisata bisa bangkit yang telah lama terpuruk sebagai dampak Pandemik Covid-19.

"Kami berharap dan memohon agar event penting ini tetap digelar di Bali walau waktunya diundur diakhir bulan Juni 2021," pinta Ramia.

Masih kata Kamrussamad, dirinya  menilai dunia usaha 'dipermainkan' oleh pembatalan tersebut.

Di tengah sulitnya ekonomi, ia mengatakan seharusnya pemerintah membantu pelaku usaha untuk menyerap kredit perbankan, bukannya malah menambah beban mereka.

Baca Juga: Anindya N Bakrie Pastikan Maju Sebagai Calon Ketum Kadin, Dikawal 15 Waketum

Dia menyebut pelaku UMKM di sektor terkait yang sudah menyiapkan bahan baku atau material dikecewakan dan dirugikan. Padahal, ekonomi Bali pada kuartal I 2021 masih minus 5,19 persen.

"Artinya perlu keberpihakan pemerintahan dan dunia usaha untuk menyelamatkan Bali agar ekonomi bisa reborn (lahir lagi)," imbuhnya.

Sejatinya, Munas VIII bakal dihelat pada tanggal 2-4 Juni mendatang di Nusa Dua, Bali. Namun, menurut dia, secara mendadak dalam rapat pada 25 Mei lalu, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyatakan mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk membatalkan Munas di Bali.

Kamrussamad mengatakan penjelasan yang didapatnya hanya keputusan merupakan arahan Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Baca Juga: Ramai Calon Ketum Kadin, NTT Belum Tentukan Sikap Pilih Siapa

"Saya hadir rapat tanggal 25 Mei, tidak ada penjelasan alasan kecuali atas perintah Presiden melalui Mensesneg," bebernya sebagaimana dikutip dari CNNindonesia.

Lebih jauh, dia juga mengatakan Rosan telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) karena masa kepengurusannya berakhir sejak akhir tahun 2020. Karena pandemi, maka jabatannya diperpanjang hingga dipilihnya Ketua Umum baru lewat Munas nanti.

Ia menilai keputusan dilakukan sepihak oleh Rosan dan ia menagih penjelasan lebih rinci terkait arahan Jokowi yang dimaksud Rosan.

Karena sebelumnya, lanjut dia, Rosan juga mengatakan Munas di Bali beberapa waktu lalu merupakan arahan Jokowi.

"Kami minta pemerintah bijaksana untuk memberikan penjelasan atas pemaksaan pembatalan Munas oleh Mensesneg yang disampaikan Rosan agar dunia usaha mendapatkan kepastian bahwa pemerintah sungguh-sungguh dalam menjalankan Pemulihan Ekonomi Nasional," tutupnya. (*/adh)