KLIKNUSAE.com - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi pembangunan pariwisata Indonesia.

Utamanya menuju pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing global.

Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat, 30 Januari 2026.

Menurut Ni Luh, orientasi pembangunan pariwisata nasional kini tidak lagi semata mengejar lonjakan angka kunjungan wisatawan.

Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi konkret terhadap perlindungan ekosistem laut.

Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan tiga Destinasi Regeneratif.

Pariwisata berkelanjutan, ujar Ni Luh, telah didefinisikan secara tegas dalam kerangka regulasi nasional.

Konsep tersebut menempatkan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, nilai sosial dan budaya. Serta manfaat ekonomi sebagai prasyarat pembangunan pariwisata, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pemerintah memperkuat kerangka tersebut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas).

Termasuk, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Prinsip PBB

Regulasi ini mengadopsi standar global Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip-prinsip pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Implementasi kebijakan tersebut, antara lain, diwujudkan melalui instrumen operasional SERTIDEWI.

Atau Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Hingga kini, lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi telah memperoleh sertifikasi tersebut.

Ni Luh juga menyinggung penguatan ekonomi biru sebagai salah satu strategi utama pembangunan nasional.

Konsep ini menitikberatkan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menciptakan nilai ekonomi.

Membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sembari menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Sementara itu, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, Indonesia dinilai memiliki potensi besar. Terutama, dalam pengembangan pariwisata bahari.

Sedangkan data Kementerian Pariwisata menunjukkan, ekonomi bahari Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024.

Penguatan desa wisata pesisir menjadi salah satu indikatornya. Dari sekitar 12 ribu desa pesisir di Indonesia, lebih dari 2 ribu desa telah mengembangkan aktivitas pariwisata bahari hingga 2024.

Di sisi lain, Ni Luh mengakui persoalan sampah dan limbah laut masih menjadi tantangan serius di kawasan wisata.

Persoalan ini, menurut dia, tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Pemerintah mendorong pendekatan terintegrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Hal ini juga penting untuk membangun respons yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah.

Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup mengintensifkan agenda pembersihan sampah laut.

Tentu saja juga disertai edukasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang guna menekan persoalan sampah dari hulu hingga hilir.

Ni Luh juga menyinggung perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah secara komprehensif.

Pada 2026, Danantara dijadwalkan memulai proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy di tiga daerah.

Bali menjadi salah satu wilayah yang direncanakan memulai proses tersebut pada Maret 2026.

Kualitas Pariwisata

Untuk menjaga kualitas pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko.

Pendekatan ini mencakup penguatan regulasi, standar operasional destinasi, serta pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.

Kementerian juga menggulirkan Gerakan Wisata Bersih untuk meningkatkan kebersihan destinasi, termasuk kawasan wisata bahari.

Pada sektor wisata selam, penguatan keselamatan dilakukan melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network.

Selain itu, Kementerian Pariwisata meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory sebagai rujukan informasi lokasi penyelaman yang aman dan berkelanjutan.

Penguatan sumber daya manusia menjadi agenda lain yang terus didorong melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata.

Menurut Ni Luh, kualitas SDM menjadi kunci untuk membangun kepercayaan wisatawan sekaligus memastikan standar keselamatan dan profesionalisme terjaga.

Menutup sambutannya, Ni Luh mengapresiasi penyelenggaraan Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.

Ia menyebut forum ini bukan sekadar ajang diskusi, melainkan ajakan untuk bertindak.

“Pariwisata bahari berkelanjutan bukan hanya soal mendatangkan wisatawan. Tetapi juga tentang menjaga keselamatan, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari,” kata dia.

Dalam kegiatan tersebut, Ni Luh Puspa turut didampingi Asisten Deputi Aksesibilitas dan Amenitas Wilayah II Kementerian Pariwisata, Dwi Marhen Yono. ***