Kliknusae.com, Bali - Bali telah dibuka untuk wisatawan domestik dan memperlihatkan dampak baiknya ketika liburan panjang (long weekend) minggu ini.

Catatan dari website bandara internasional I Gusti Ngurah Rai terlihat kunjungan wisatawan melalui bandara tersebut mencapai angka tertinggi hingga 5000 kedatangan penumpang pada Rabu, 19 Agustus 2020.

Sementara sejak dibuka untuk wisatawan domestik pada 31 Juli jumlah kedatangan berkisar 2000-4000 penumpang.

Selain kegiatan wisata reguler, perhelatan dari beberapa kantor swasta dan pemerintah juga turut menggerakkan perenomian di Bali.

Dari kegiatan pemerintah pusat melalui kementerian selama ini tampak beberapa hotel menjadi host venue untuk penyelenggaraan perhelatan tersebut.

I Ketut Swabawa, CHA seorang praktisi pariwisata ketika dihubungi JalajahNusae, Senin (24/8/2020) membenarkan kondisi tersebut.

Swabawa menyebut bahwa dukungan pemerintah pusat untuk pemulihan pariwisata dan dampaknya bagi perekonomian patut diapresiasi.

"Kami di Bali telah berupaya maksimal dalam menyiapkan destinasi dan produk kepariwisataan. Seluruh Stakeholders secara solid bergandengan tangan dan gotong royong dalam membangun public trust bahwa penanganan COVID-19 menjadi atensi utama pemerintah daerah sembari membangun produktifitas masyarakat," katanya.

"Standar CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Enviromental Sustainability) yang menjadi indikator utama dan syarat reaktivasi usaha pariwisata dituangkan dalam verifikasi tempat usaha yang telah diselenggarakan sejak Juni lalu," lanjut Swabawa yang juga Wakil Ketua DPD IHGMA Bali ini.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sampai saat ini telah diverifikasi ratusan tempat usaha terdiri dari hotel berbintang dan non bintang, restoran, spa, destinasi / tempat rekreasi, pusat perbelanjaan/ mall dan lainnya.

Seiring progress yang telah dijalankan tersebut , Swabawa berharap agar para wisatawan termasuk kegiatan dari pemerintah pusat di Bali juga hendaknya sejalan dengan misi seluruh stakeholders mendukung program pemerintah provinsi Bali dalam membangun trust tersebut.

Semua hotel dan tempat usaha lainnya yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota mendapatkan bukti sertifikat tatanan era baru sesuai standar kebersihan/sanitasi, kesehatan, keselamatan dan juga kelestarian lingkungan.

"Kami berharap penyelenggaraan event dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah memiliki sertifikat tatanan era baru sehingga bisa mengurangi resiko hal-hal yang tidak diharapkan akibat tidak standarnya penerapan CHSE di suatu tempat usaha," jelasnya.

Ketika ditanya apakah ada tempat usaha wisata yang belum diverifikasi di Bali saat ini, Swabawa menjawab target pelaksanaan verifikasi ini adalah harus sudah selesai pada akhir 2020.

"Mekanisme nya adalah pelaku mendaftar dulu, lalu dijadwalkan pengecekan ke lokasi usaha oleh tim verifikasi kesiapan tatanan era baru bidang pariwisata yang terdiri dari unsur dinas pariwisata, kesehatan, tenaga kerja, satpol PP. Di Bali ada ribuan tempat usaha di berbagai sektor sehingga jadwal verifikasi ditentukan oleh urutan pendaftar dan juga pemenuhan syarat dokumen dan perijinan yang relevan," paparnya.

Menurut Inpres No.6/2020 dijelaskan bahwa pemerintah daerah agar lebih serius dalam menangani COVID-19 serta menindak tegas bagi pelanggarnya.

Terkait hal ini Swabawa menyampaikan bahwa itu hal yang baik dalam menguatkan kepercayaan publik untuk Indonesia yang serius dalam menangani wabah korona ini.

"Kami dukung pelaku usaha yang melanggar standar CHSE agar ditindak tegas, saya contohkan di Kabupaten Badung dimana kegiatan pariwisata terbesar di Bali disebutkan dalam sertifikatnya bahwa pelaku usaha dapat diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika kedepannya ditemukan pelanggaran," tandasnya.

"Apalagi tempat usaha yang sudah beroperasi bahkan menyelenggarakan kegiatan untuk wisatawan, kami dukung pemerintah agar menindak tegas jika mereka itu belum mengantongi sertifikat kesiapan tatanan era baru" demikian penjelasan Swabawa yang juga turut sebagai anggota tim verifikasi kesiapan usaha pariwisata menuju tatanan era baru Kabupaten Badung, Bali.

Terakhir,  Swabawa menyampaikan harapan dalam membangun kepercayaan agar didukung semua pihak.

"Selain kami sendiri di industri sebagai penyedia produk dan layanan di destinasi, dukungan ini juga harus diberikan oleh pemerintah pusat ketika melaksanakan kegiatan di Bali agar menggunakan hotel , restoran serta tempat lainnya yang telah tersertifikasi," harapnya.

"Karena trust ini juga dipengaruhi oleh azas keadilan dan pemerataan. Jangan seperti kemarin ada kegiatan kementerian dilaksanakan di hotel yang belum tersertifikas," tutup pria Swabawa yang banyak menghiasi kegiatan webinar secara nasional, belakangan ini. (adh)