JALAJAHNUS.com - Pemerintah Thailand mewajibkan kepada wisatawan yang ingin berwisata ke Taman Nasional melakukan reservasi melalui aplikasi telepon selular (ponsel).

Sedikitnya ada 127 taman nasional di Thailand yang segera dibuka kembali setelah ditutup karena pandemi virus Corona (Covid-19).

Seperti dikutip Bangkok Post, Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Thailand, Varawut Silpa-archa mengatakan, semua pengunjung yang ingin datang ke taman nasional perlu memesan lewat aplikasi seluler QueuQ.

Taman nasional Thailand yang telah ditutup sejak akhir Maret ini rencananya akan dibuka pada 1 Juli mendatang.

Varawut menuturkan bahwa, penggunaan aplikasi manajemen mobile merupakan suatu keharusan. Sementara kerajaan terus menerapkan langkah-langkah pencegahan COVID-19.

Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Thailand juga  telah meminta pejabatnya untuk mengikuti langkah-langkah pengendalian COVID-19 secara ketat.

Varawut mendesak pejabat taman nasional untuk turut mengumpulkan masukan dari publik, terutama dari tokoh masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk menciptakan saling pengertian dan menghindari konflik, seperti penghancuran gedung Perusahaan Bombay Burmah yang berusia 127 tahun di Phrae.

Setelah dibuka, jumlah pengunjung taman nasional pun akan dibatasi untuk mengurangi kepadatan. Turis akan diminta untuk melakukan check-in dan check-out melalui aplikasi.

"Kita harus berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan memastikan mereka mengerti mengapa kita melakukannya dan apa dampaknya," kata Varawut.

"Kita harus mendengarkan orang-orang lokal, terutama para pemimpin masyarakat," sambung Varawut.

"Mulai sekarang, kita harus mendorong masyarakat sipil untuk berpartisipasi di semua tingkatan," tambahnya.

Sejak 15 Juni 2020, enam kebun binatang telah dibuka kembali dengan reservasi pengunjung sebelum datang. Jumlah pengunjung pun dibatasi, hingga 2.000 orang per hari.

Jam bukanya pun dibagi menjadi dua, yaitu pukul 8 pagi hingga siang dan pukul 5 sore.

Langkah Thailand ini diterapkan untuk mempersingkat jam kunjungan dan mengurangi kepadatan pengunjung. Mungkin kebijakan semacam ini bisa diterapkan di Indonesia.

Sejauh ini pemerintah Indonesia, melalui kementerian pariwisata baru mengeluarkan aturan terkait protokol kesehatan.

(adh/dtk)