Kliknusae.com - Lagi, pemerintah mengalokasikan total Rp65 triliun untuk mendukung rumah tangga di tengah pandemi virus corona.

Anggaran itu mengalir kepada 103 juta individu dalam bentuk kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik dan program bansos lainnya.

Pemerintah terus memberikan dukungan fiskal untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai langkah penanganan dan antisipasi dampak pandemi covid," tulis Setkab.go.id, Senin (11/5/2020).

Untuk UMKM, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp34,15 triliun kepada 60,66 juta rekening pelaku usaha. Anggaran itu ditujukan untuk meringankan pembayaran cicilan dan subsidi bunga kredit.

Adapun, program relaksasi bagi UMKM tersebar melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi), Mekaar, perbankan, pegadaian, dan lain sebagainya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim saat ini sekitar 55 persen dari penduduk RI sudah ter-cover dengan bansos dari pemerintah pusat.

Artinya, angka itu belum memperhitungkan bansos yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Ia merinci Program Keluarga Harapan (PKH) meng-cover sekitar 10 juta atau hampir 16 persen dari penduduk. Bila ditambah dengan kartu sembako, maka angkanya telah meng-cover 20 juta.

"Hampir sekitar 36 persen dari penduduk Indonesia ter-cover dengan bansos sembako. Sementara, untuk subsidi listrik mencakup 24 juta pelanggan 450 VA dan 7,2 juta pelanggan 900 VA (subsidi)," kata Ani, sebagaimana keterangan disitus resmi Setkab.

Sementara itu, untuk 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam bansos tunai DKI Jakarta diberikan seharusnya di luar yang sudah mendapatkan Kartu Sembako.

"Jadi, dalam hal ini dengan adanya tambahan 9 juta yang non Jabodetabek plus yang Jabodetabek itu kita sudah mencakup lebih dari mendekati 55-59% dari penduduk Indonesia mendapatkan bansos entah dalam bentuk sembako ataukah Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun yang ada di dalam kartu sembako di Jabodetabek," ungkap Menkeu.

Menkeu menambahkan bahwa di luar angka tersebut masih terdapat 9 juta kelompok penerima yang anggarannya berasal dari desa, sehingga estimasi untuk bantuan sosial sudah bisa mencakup lebih dari hampir 60% dari penduduk Indonesia.

Tambahan Kartu Prakerja untuk sekitar 5,6 juta KPM juga sudah mencakup masyarakat kelompok menengah untuk menggambarkan seluruh perluasan bansos.

(adh)