Kliknusae.com - Pelaku industri pariwisata, khususnya yang bergerak di bidang perhotelan dan restoran mengapresiasi tindakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memecat Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara.

Ari Akshara yang tersandung kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dalam pesawat Airbus A330-900 yang diterbangkan Garuda Indonesia dari Prancis ke Indonesia adalah orang yang nyaris 'mematikan'  bisnis kamar hotel Indonesia.

Dialah aktor dibalik praktik kartel tiket pesawat sehingga harga tiket menjadi melambung dan membuat wisatawan menunda perjalanan.

Namun pertanyaan besar yang masih mengelayut adalah apakah dengan dipecatnya Ari akan menghentikan pratek kartel di tubuh maskapai plat merah tersebut.

"Setuju, bersih-bersih di Garuda Indonesia itu tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus semua yang terkait. Kami melihat ada harapan itu, setelah mendengar Menteri Keuangan dan Menteri BUMN ingin menyapu semua level yang ada keterkaitan dengan Ari," kata Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Maulana Yusran ketika dihubungi Kliknusaea.com, Jumat petang (06/12/2019).

Menurut Alan-begitu akrab disapa, sebelum kepemimpinan Ari kondisi di Garuda Indonesia cukup baik. Bahkan tidak ada praktek kartel yang begitu sangat terasa. Disamping itu kualitas kinerja Garuda Indonesia akhir-akhir ini juga menurun.

"Airlines itu merupakan transportasi primer di negara kepulauan seperti kita. Termasuk di dalamnya neraca perdagangan. Saya ambil contoh,seharusnya kita tidak mesti  menggunakan maskapai di dalam negeri harus keluar dulu, baru masuk lagi. Ini kan baru terjadi sekarang-sekarang, karena harga tiket yang cukup mahal," papar Alan.

Tak bisa dipungkiri, ada sesuatu gejala  yang tidak benar mulai dirasakan pelaku industri pariwisata semenjak Garuda Indonesia dipegang Ari. Beberapa kali rapat dalil yang disampaikan tidak pernah nyambung.

"Kalau ada masalah, kan seharusnya dicarikan solusinya. Tapi disini kan tidak, seolah-olah ia bertahan dalam konteks yang berbeda. Sementara program kita kan ingin mengembangkan program pariwisata. Ternyata gak nyambung itu, apa yang kita sampaikan dengan keinginannya," ungkap Alan yang membidangi organisasi PHRI se-Indonesia ini.

Alan berharap pengganti Direktur Garuda yang dipecat benar-benar memahami bisnis transportasi, terutama moda udara. Kemudian dia harus bisa mencari solusi untuk masalah yang dihadapi dalam pengembangan transportasi udara.

"Karena Garuda Indonesia itu juga merupakan kebanggaan kita. Prestasi yang pernah disandang harus makin ditingkatkan. Jangan sampai yang dulu bagus, malah jadi jelek," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pergerakan pariwisata Indonesia menjadi terhambat sejak kenaikan tarif yang tak terkendali. Pelaku industri bukan serta-merta meminta diturunkan tariff tiket pesawat,tetapi ada perbedaan yang dianggap tidak lumrah.

"Disisi lain kita semua minta murah, tapi kalau kita lihat perjalanannya kan juga berbeda-beda. Nah, kalau memang niatnya sama-sama ingin memperbaiki, mestinya begitu ada masalah apa, itu yang harus dipecahkan. Bukan malah ada hidden agenda," cetus alan.

Selama ini,lanjut Alan, Garuda Indonesia dibawah kepemimpinan Ari berbicaranya hanya sebatas corporate private-nya dia saja. Seolah-olah orientasinya harus untung terus,namun tidak mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi itu apa.

"Buktinya, yang terungkap sekarang kan sesuatu yang terbalik. Dalam kondisi kita semua sedang susah. Dia (Ari Askhara) malah berfoya-foya," tandas Alan.

Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir-melalui Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Jumat (6/12/2019) mengisyaratkan pasca  pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara akan melakukan bersih-bersih hingga ke bawah.

"Soal perombakan bisa saja karena kami evaluasi secara total. Ini sangat banyak. Semua dievaluasi," Arya Sinulingga.

Namun, ia bilang Kementerian BUMN tak mau terburu-buru memilih pengganti Ari dan kawan-kawan direksi. Kementerian BUMN akan lebih hati-hati dalam menunjuk jajaran direksi ke depannya.

"Jangan cepat-cepat juga karena kami mau dapat direksi yang baik," tuturnya.

Arya juga belum bisa memastikan kapan RUPSLB akan dilakukan. Hal itu bergantung pada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.

(adh)