Kliknusae.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)  Wishnutama Kusubandio menghidupkan kembali Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI).

Selama ini, di era kepemimpinan Menteri Pariwisata Arief Yahya BPPI tidak diberi kesempatan untuk berkembang, bahkan terkesan dimatikan. Dampaknya, pencapaian sektor pariwisata menjadi tidak optimal.

"Iya, kami akan minta supaya BPPI ini diaktifkan lagi. Tinggal dipilih saja siapa-siapa orangnya yang mewakili industri dan  akan duduk di kepengurusan. Setelah itu, harus sudah bisa jalan," kata Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani yang ditemui Kliknusae.com,Kamis (21/11/2019) di Hotel Grand Sahid Jaya,Jakarta.

Menurut Haryadi, sejak lima tahun lalu BPPI sama sekali tidak aktif. Padahal lembaga ini menjadi sangat penting dalam mengembangkan pariwisata di tanah air.

Baca Juga: Ketua PHRI Haryadi: Pemerintah Membiarkan Badan Promosi Indonesia Mati Suri

"Karena BPPI-nya tidak aktif, terlihat jalan hanya programnya kementerian pariwisata saja  yang menurut pandangan kami kurang  pas juga. Dari program-nya lebih banyak terpakai untuk yang sifatnya kurang relevan," lanjut Haryadi.

Ia menontohkan, selama ini kebanyakan yang dilakukan di era kemenpar adalah Focus Group Discussion (FGD), mengelar seminar dan yang lainnya.

"Padahal yang kita butuhkan adalah action-nya. Jadi, anggaran tersebut dialokasikan,betul-betul untuk bagaimana kita bisa mempromosikan Indonesia," tandasnya.

Pada masa kepemimpinan menteri pariwisata yang lama,lanjut Haryadi, lebih menitikberatkan pada branding sehingga dari sisi selling kurang.

"Kedepan, yang kita inginkan harus lebih memfokuskan pada penjualan (selling). Selama ini kan dimana-mana dan tagline Wonderful Indonesia. Itu kan lebih kepada pencitraan, sehingga ketika orang ingin mengeksekusi, bingung karena hanya melihat gambar-gambar keindahan Indonesia. Sedangan, harus seperti apa transaksinya, kan tidak kelihatan," ujar Haryadi.

Bedanya, ketika langsung selling maka bisa dibuat paket-paketnya seperti apa. Ambil contoh saja, kalau ingin ke Australia itu paketnya,termasuk harga tiketnya berapa untuk sekian hari.

"Mereka itu, sudah menyiapkan. Nah, ini yang namanya selling. Sebetulnya, kami sudah membuat hot deals-nya dengan paket-paket yang super hemat, tapi gak bisa dipasarkan karena tidak ada anggaran untuk program selling tersebut," tambahnya.

Persoalan inilah yang akan disampaikan kepada Menparekraf Wishnutama agar kedepan lebih mengutamakan progral selling.

Haryadi juga menyinggung soal Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE). Ia mengatakan kalau pemerintah tidak mendukung dalam hal memfasilitasi anggaran untuk bidding (ikut tender) maka industri akan kesulitan.

"Oleh sebab itu, jika program BPPI bisa diaktifkan, masalah ini juga akan kita sampaikan kepada pemerintah untuk bisa mempertimbangkan segera diekskusi. Mudah-mudahan jika pak menteri pariwisata yang baru ini sejalan dengan kami, kita harapkan ada tindaklanjut konkret untuk MICE ini," tutup Haryadi.

(adh)