KLIKNUSAE.com - Berbicara di Balai Kota Bandung, Senin, 12 Januari 2026, Wali Kota Muhammad Farhan menyinggung  masa depan Bandung Zoo (Kebun Binatang Bandung)  dengan nada yang hati-hati.

Nasib kawasan hijau yang telah menjadi bagian dari ingatan kolektif warga kota itu kini berada di meja perundingan tiga tingkat pemerintahan.

Yakni, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat.

Yang tengah dibahas bukan semata bentuk pengelolaan, melainkan juga fungsi kawasan itu sendiri.

Farhan menyebut, semua kemungkinan masih terbuka.

“Apakah tetap menjadi kebun binatang seperti sekarang, dengan konsep berbeda, atau bahkan bukan lagi kebun binatang,” katanya.

Kompleksitas persoalan terletak pada tumpang tindih kewenangan. Lahan Kebun Binatang Bandung merupakan aset milik Pemerintah Kota Bandung.

Namun, pengawasan pengelolaan berada di bawah Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, satwa-satwa yang ada di dalamnya, terutama yang berstatus dilindungi merupakan titipan negara.

Dimana seluruh  seluruh kebutuhan pakannya masih ditanggung oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA: Sempat Polemik Kepemilikan, Kebun Binatang Bandung Kembali Diambil Alih Taman Safari

Kesepakatan lintas pemerintah

Dalam situasi seperti itu, perubahan apa pun tak bisa dilakukan secara sepihak. Setiap opsi harus dirumuskan melalui kesepakatan lintas pemerintah.

“Asetnya di kami, pengelolaannya disupervisi provinsi, dan satwanya tanggung jawab pusat,” ujar Farhan, merangkum relasi yang saling mengikat itu.

Sedangkan selama perundingan berlangsung, kebun binatang tetap berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.

Masyarakat masih diperbolehkan masuk, berkeliling, dan melihat satwa. Tentu dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Bagi Pemerintah Kota Bandung, kawasan ini untuk sementara diposisikan sebagai ruang publik sekaligus kawasan konservasi.

Di atas meja kajian, setidaknya ada tiga skenario. Opsi pertama mempertahankan kebun binatang dalam bentuk seperti sekarang.

Pilihan kedua mengubahnya menjadi taman margasatwa, jumlah satwa dikurangi, sementara ruang hijau diperluas.

Opsi ketiga lebih radikal menjadikan seluruh kawasan itu sebagai ruang terbuka hijau tanpa fungsi kebun binatang.

Dua opsi terakhir sejalan dengan ambisi Pemerintah Kota Bandung untuk menggandakan luas ruang terbuka hijau.

Di tengah kepadatan kota, setiap hektare ruang hijau memiliki nilai politik dan ekologis yang semakin mahal.

Namun hingga kini, belum ada satu pun pilihan yang dipastikan. Farhan menegaskan, ketiga skenario masih berada dalam tahap kajian.

Pemerintah kota, provinsi, dan pusat masih menimbang dampak ekologis, sosial, dan administratif dari setiap opsi.

“Dalam dua bulan ke depan, kami menargetkan sudah ada keputusan bersama,” katanya.

Untuk saat ini, Kebun Binatang Bandung masih berdiri di persimpangan, menunggu apakah ia akan tetap menjadi rumah bagi satwa, berubah menjadi taman margasatwa, atau beralih sepenuhnya menjadi paru-paru hijau Kota Bandung. ***