KLIKNUSAE.com  — Bank Indonesia memproyeksikan roda fiskal Jawa Barat bakal melaju lebih kencang pada semester kedua 2025.

Indikasinya terlihat dari laju serapan belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencatat angka di atas rerata nasional.

Hingga pertengahan Juli, serapan belanja APBD Jawa Barat menembus 38,79 persen. Selisih hampir tujuh persen dibanding rata-rata nasional yang hanya 31,8 persen.

Sementara PAD sudah mencapai 44,72 persen dari target tahunan, juga lebih tinggi dari rerata nasional 43,62 persen.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, menilai tren ini akan terus menguat.

Hal ini  seiring dengan pelonggaran kebijakan anggaran baik di pusat maupun daerah.

“Sekarang ruang geraknya sudah lebih longgar,” kata Muslimin saat ditemui di Gedung Sate, Senin, 14 Juli 2025.

Muslimin menyebut belanja infrastruktur, khususnya proyek-proyek besar dalam Program Strategis Nasional (PSN), masih tertahan di semester awal.

“Belanja infrastruktur akan digenjot di semester dua. Di Jabar, proyek PSN cukup banyak,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, BI menyoroti potensi pajak non-kendaraan yang belum tergarap optimal.

Muslimin menilai kebijakan insentif pemutihan pajak kendaraan terbukti mampu mendongkrak PAD.

Potensi dari UMKM

Sektor lain yang perlu dimaksimalkan, termasuk pajak reklame serta potensi dari UMKM.

“Pameran dan temu bisnis bisa jadi pintu ekspor produk UMKM,” katanya.

Meski ekspor kerajinan Jabar masih tangguh, ia mengingatkan soal kemungkinan hambatan dagang dari negara mitra seperti Amerika Serikat.

“Kalau pajak masuk ke AS naik, pasar bisa dialihkan ke Eropa, Asia, atau Timur Tengah. Tentu dengan kualitas produk yang ditingkatkan,” paparnya.

Pemerintah daerah, kata dia, perlu menjadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk memaksimalkan potensi pasar domestik. Sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha kecil.

Sedangkan, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menambahkan, kapasitas fiskal APBD Jabar tahun ini menyentuh angka Rp31 triliun. Tertinggi ketiga secara nasional.

Dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, belanja daerah Jabar disebut berada di bawah Yogyakarta dan NTB.

Namun, kata Herman, bukan hanya serapan yang jadi perhatian. Kualitas belanja juga menjadi sorotan utama.

“Pak Gubernur selalu menekankan bahwa belanja daerah harus memberi dampak langsung ke masyarakat,” ucapnya.

“Kami jaga APBD ini agar benar-benar menyentuh kebutuhan warga," pungkasnya. ***