Oleh: Adhi M Sasono, Editor in Chief

RENCANA  pemberian kadedeuh atau hadiah kepada tim Persib Bandung dari dana hasil patungan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai polemik.

Dari sudut pandang profesional, keputusan klub Persib menolak hadiah tersebut patut diapresiasi.

Sebagai kesebelasan dengan sejarah panjang dan prestise tinggi di kancah sepak bola nasional, Persib telah menunjukkan kelasnya: memahami makna sportivitas sekaligus peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

Di tengah iklim efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan di berbagai institusi pemerintahan, langkah Sekretaris Daerah yang menginisiasi pungutan dari ASN terasa tidak bijak.

ASN, yang gaji dan tunjangannya tak jarang terimbas kebijakan penghematan, seharusnya tidak menjadi sumber dana bagi kegiatan apresiasi yang tak beririsan langsung dengan tugas dan fungsi mereka.

Lebih jauh, publik patut bertanya, apa sebenarnya motivasi dari inisiatif ini?

Benarkah para ASN menyumbang dengan sukarela?

Dalam sebuah perbincangan bersama NewShinta 97.2 FM Bandung, Sekda Herman Suryatman menyebut dana yang terkumpul mencapai Rp400 juta dan kini tersimpan di kas daerah setelah Persib menolak menerima.

Dana tersebut, menurutnya, akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu.

Namun keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Bila niat awal adalah memberi hadiah kepada klub sepak bola, mengapa kini bergeser menjadi dana sosial?

Bukankah lebih etis dan logis bila uang tersebut dikembalikan kepada para ASN yang telah menyumbang?

Atau setidaknya, diberikan pilihan, apakah bersedia dananya dialihkan untuk kegiatan sosial?

Kebijakan apapun yang menyangkut dana kolektif, terlebih dari aparatur negara, wajib mengedepankan transparansi dan partisipasi.

Jika akhirnya dana itu benar-benar akan disalurkan untuk kepentingan sosial, publik harus tahu, siapa yang menerima, bagaimana mekanismenya, dan siapa yang mengawasi?

Persib telah menempatkan diri dengan elegan. Kini giliran pemerintah daerah bersikap arif dan bertanggung jawab.

ASN bukan sumber dana tak terbatas. Apalagi untuk urusan yang bukan prioritas.

Hormati keringat mereka, hormati hak mereka untuk memutuskan ke mana uang mereka seharusnya pergi. ***