KLIKNUSAE.com  — Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat, Herman Muchtar, mendorong agar Pemkab Bogor bisa memberikan kepastian hukum bagi investasi. Utamanya, di sektor pariwisata.

Ia mencontohkan keberadaan ikon pariwisata puncak eks Rumah Makan Rindu alam yang sekarang berganti menjadi Resto Asep Stroberi.

Jika semua persyaratan dan kewajiban  (perizinan) sudah dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak kembali beroperasional.

Menurutnya, kejelasan regulasi dan dukungan terhadap investasi menjadi kunci utama dalam menjaga iklim usaha yang kondusif .

Terutama di kawasan Puncak, yang selama ini dikenal sebagai  salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.

"Kami meminta Pemkab Bogor untuk memberikan kepastian hukum dan izin operasional bagi yang sudah memenuhi persyaratan. Para investor sudah mematuhi aturan yang berlaku. Dan ini adalah bentuk komitmen mereka terhadap regulasi. Jangan sampai ketidakpastian seperti ini menghambat iklim investasi di kawasan Puncak," ujar Herman ketika dihubungi Kliknusae.com, Minggu 15 Desember 2024.

Herman juga mengingatkan bahwa keterbukaan pemerintah terhadap investasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya tarik wisata Puncak.

Ditambahkan Herman, pemerintah harus memperhatikan perjuangan dari para pengusaha, dalam memajukan pariwisata di Jawa Barat.

"Dengan banyaknya pengusaha yang ingin memajukan usaha di Jawa Barat, makan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.

BACA JUGA: Begitu Dilantik, Dedi Mulyadi akan Lakukan Evaluasi Tata Ruang, Disampaikan di Forum PHRI

Herman Muchtar, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat. Foto: Kliknusae.com/Adhi

Pengawasan Sejak Dini

Ditambahkan Herman, jika pemda ingin melakukan pengawasan maka harus dilakukan dari awal.

"Jangan dibiarkan pengusaha itu mengeluarkan uang puluhan miliar, sudah mengikuti segala aturan perizinan,  begitu selesai, tidak boleh buka. Itu yang kami protes," kata Herman.

“Kawasan Puncak adalah salah satu ikon pariwisata Jawa Barat. Jika ada hambatan dalam perizinan tanpa alasan yang jelas. Hal ini bisa memberikan kesan negatif bagi investor lain yang ingin menanamkan modalnya di sini,” tambah Herman.

Herman juga mengingatkan kepada para pengusaha agar betul-betul menyelesaikan semua persyaratan mendirikan sebuah usaha.

"Apa yang dikatakan oleh calon Gubernur terpilih Jawa Barat Pak Dedy Mulyadi, kita akan dukung. Beliau sudah benar mengatakan, pengusaha itu jangan dipersulit," tegasnya.

Herman juga mensikapi persyaratan Sertifikat Layak Fungsi (LSF) bangunan yang dinilai sangat tidak revelan dengan kondisi yang ada di lapangan.

"Bagaimana mungkin bagunan yang sudah berdiri sejak jaman "jahiliah" harus menyertakan SLF. Nah, kalau mau diberlakukan itu kepada bangunan yang baru," ujarnya.

Oleh sebab itu, dukungan dari pemerintah daerah sangat dinantikan agar investasi di sektor pariwisata Jawa Barat dapat terus berkembang secara optimal. ***