KLIKNUSAE.com - Sebanyak 279 pendaftar PPDB Jabar dianulir. Keputusan ini diambil setelah pemerintah Jawa Barat menemukan adanya manipulasi data tempat tinggal.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin usai memimpin rapar evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Yakni, jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri Jabar di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung , Rabu 24 Juli 2024.

Bey menekankan pentingnya melaporkan perkembangan dan evaluasi PPDB tak hanya secara tertulis. Namun,  juga secara lisan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Saya ingin tak hanya laporan tertulis, tapi juga melaporkan secara lisan. Tentunya juga, dengan presentasi supaya Pak Menteri minimal mendapatkan gambaran," ujar Bey.

BACA JUGA: Film Pendek Hantu di Sekolah, Dea Cs Bongkar Pungli Kepsek Supriyatna

Selain itu, Bey mengungkapkan hasil analisa di Jabar yang menunjukkan bahwa terdapat 16 kecamatan yang tak memiliki SMA.

Bey juga mengimbau pada pelaksanaan PPDB ke depan untuk sekolah swasta favorit agar tidak bersikap egois.

Ia mengkritik praktik beberapa sekolah swasta favorit di Bandung yang membuka pendaftaran dan tes pada bulan Januari.

Akibat pemilihan waktu ini, menyebabkan uang pendaftaran tak bisa dikembalikan jika siswa diterima di PPDB sekolah negeri.

BACA JUGA: Pj Gubernur Jabar Bey Apresiasi Film Hantu di Sekolah, Ini Tujuannya

Mengawal Sistem PPDB

Bey juga mengajak seluruh pihak untuk memperbaiki dan mengawal sistem PPDB yang ada.

"Apapun sistemnya kalau selalu ada (kecurangan), jadi lebih baik sistem yang sudah ada kita perbaiki dan bersama-sama mengawalnya," jelasnya.

Selain itu, Bey juga menyinggung aturan Kartu Keluarga (KK) yang belum satu tahun.

"Kalau menyalahi aturan akan ada proses baru lagi, nanti saya sampaikan bersama Kepala Dimas Pendidikan," tambahnya.

BACA JUGA: Penerimaan Murid Baru di Jawa Barat Dimulai 8 Juni Lewat Online

Tak hanya itu, mengenai penghapusan pemisahan jurusan IPA dan IPS di SMA, menurutnya, belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan Jabar.

"Dari Kadisdik belum ada sosialisasi, Pak Menteri pun menyampaikan tidak semudah itu dilaksanakan, jadi kita tunggu," ujarnya.

"Sementara ini masih ada (jurusan IPA dan IPS) karena belum ada sosialisasi, jadi berjalan seperti biasa," sambungnya.

Bey menegaskan pula bahwa Pemdaprov Jabar terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi.

Termasuk,  kualitas dalam proses PPDB serta memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang layak. ***