Kliknusae.com -Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menyebutkan bahwa protokol penerbangan saat ini yang mengharuskan physical distancing di dalam pesawat masih cukup memberatkan maskapai.

Belum lagi kewajiban setiap penumpang untuk menyertakan surat bebas covid-19 lewat tes swab polymerase chain reaction (PCR) yang dibanderol hingga Rp2,5 juta.

Ia pun berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan melonggarkan protokol new normal maskapai.

Pelonggaran tersebut salah satunya yakni bisa dilakukan pada kewajiban melakukan physical distancing.

"Saya berharap Kemenhub dan Gugus Tugas akan mengeluarkan policy (peraturan) baru new normal yang memungkinkan kami lebih terelaksasi dalam melakukan penerbangan ke depan," ucapnya pada Jumat (5/6).

Irfan meminta  protokol disederhanakan dengan cukup mewajibkan penumpang melakukan rapid test sebelum penerbangan.

Layanan ini, katanya, dapat disediakan maskapai sehingga penumpang tidak perlu repot-repot mencari tempat pengecekan yang hingga saat ini masih sulit didapatkan.

Selain protokol yang lebih jelas, proses refund (pengembalian uang) pun akan lebih mudah. Irfan memaparkan maskapai bisa langsung melakukan refund kepada calon penumpang yang dinyatakan positif virus corona.

"Namun yang paling penting bukan apa yang kami mau, tapi apa yang masyarakat inginkan. Kalau disimpulkan masyarakat maunya ada jaga jarak dalam pesawat, kami ikuti," katanya.

Dalam menyambut tatanan normal baru, Garuda juga tengah menyiapkan protokol pelayanan baru. Seperti pemakaian face shield dan masker oleh awak kabin dan peningkatan sterilisasi alat makan dalam kabin.

Ke depan, minuman dalam pesawat hanya akan disediakan dalam bentuk botol bersegel untuk menghindari penggunaan gelas dan wadah makan lainnya.

Selain itu, tidak ada lagi bacaan dalam bentuk fisik seperti brosur, majalah, dan koran di dalam pesawat. Sebagai gantinya akan disediakan bacaan dalam bentuk digital.

"Setiap penumpang akan dikasih safety kit seperti masker dan sebagainya yang juga bisa dijadikan oleh-oleh," ujar Irfan.

Talangan Dana

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra. credit:@Foto profil setiaputrairfan
setiaputrairfan

"Yang sudah disepakati, tapi belum ditandatangani, itu adalah untuk modal kerja," kata Irfan.

Selain untuk modal kerja, kata dia,  dana talangan itupun akan digunakan untuk rencana efisiensi, sebab akibat pandemi COVID-19 pendapatan maskapai pelat merah itu anjlok hingga 90 persen karena 70 pesawat tidak beroperasi atau dikandangkan.

"Lalu untuk rencana efisiensi yang dilakukan Garuda. Kami ditanya soal rencana ke depan soal efisiensi, tentu saja kami memberikan program-program dan rencana ke depan baik dari sisi penjualan dan pendapatan, maupun dari sisi efisiensi," katanya.

Dengan dana talangan tersebut, Irfan berharap dapat kembali memperlancar arus kas yang sejak pandemi ini terhambat, ditambah dengan dihentikannya kegiatan haji tahun ini.

"Kami semua sepakat bahwa kalau pandemi ini lewat, dana ini turun, teman-teman di Kemenkeu dan Kementerian BUMN, Garuda bisa jauh lebih kompetitif, punya cost structure (struktur biaya) yang lebih sehat, dan punya manajemen yang lebih commited . Sudah sepakat, tapi di urusan ini mesti tanda tangan," kata Irfan.

Untuk itu ia mendorong agar dana tersebut cepat dicairkan dan tidak melalui instrumen yang berbelit karena kondisi perseroan yang harus segera diselamatkan.

"Kami gembira mendengar antusiasme Kemenkeu maupun Kementerian BUMN dalam upaya memastikan dan membantu Garuda. Saya hanya menyampaikan dalam kondisi Garuda hari ini yang pada dasarnya penting cash. Saya harap, prosesnya bisa cepat karena situasi hari-demi hari sangat critical," ujarnya.

Dana talangan tersebut akan disalurkan secara bertahap dan karena sifatnya talangan, jadi perusahaan pun harus mengembalikan ke negara.

"Talangan itu meminjamkan, bukan penanaman modal, ini pinjaman. Kalau dalam aktivitas korporasi, loan biasa," katanya.

Selain Garuda Indonesia, perusahaan BUMN yang mendapatkan dana talangan adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp3,5 triliun di mana akan disalurkan juga untuk modal kerja serta menambah arus kas yang defisit.

(adh/ant/cnni)