Presiden Sebut Dari Rp 21 Triliun BLT Baru 10 Persen Tersalurkan
Kliknusae.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut realisasi penyaluran bantuan sosial langsung tunai (BLT) Dana Desa baru 10 persen dari total dana yang dianggarkan sebesar Rp21 triliun-Rp22 triliun. Artinya, pemerintah baru mengucurkan BLT Dana Desa sekitar Rp2,2 triliun.
"Saya cek, misalnya BLT Dana Desa itu yang diterima baru 10 persen. Jadi, masyarakat masih menunggu dan menanyakan pada aparat desa," tegas Jokowi, Rabu (13/5/2020).
Ia mengakui total penyaluran bantuan sosial (bansos) memang belum 100 persen. Pemerintah masih menyalurkan bansos secara bertahap.
Ambil contoh, penyaluran bansos di Kota Bogor sendiri baru selesai tahap pertama. Penyaluran salah satunya dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero).
"Memang, belum 100 persen selesai, di sini (Kota Bogor) tahap pertama sudah selesai," ucap Jokowi.
Jokowi berharap seluruh bansos yang diberikan pemerintah bisa menjangkau 55 persen dari total penduduk Indonesia, baik yang kurang mampu dan memang terdampak penyebaran virus corona.
Beberapa bansos yang dimaksud, antara lain program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan BLT dana desa.
"Kami berharap dengan bansos ini kami bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik menjadi normal kembali. Itu yang kami harapkan," jelasnya.
Jokowi pagi ini memantau pembagian bansos tunai di Pos Indonesia Kota Bogor. Ia didampingi oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08.30. Mengenakan kemeja putih dan memakai masker, Jokowi ditemani Wali Kota Bogor Bima Arya.
"Pagi ini saya ingin memastikan, mengecek bantuan tunai kepada masyarakat," ujar Jokowi di lokasi.
Menurut Presiden, semua berjalan baik. Antrean rapi dan semua memakai masker.
Bantuan tunai ini merupakan salah satu bantuan sosial khusus untuk masyarakat terdampak Covid-19. Bantuan langsung berupa uang tunai ini besarannya Rp 600 ribu per keluarga per bulan selama 3 bulan. Program ini rencananya menyasar 9 juta keluarga.
(adh/cnn/tmp)