Kliknusae.com - Usulan pagu anggaran sektor pariwisata dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2020 telah disetujui Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Persetujuan tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata RI Arief Yahya beserta jajaran, di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Pagu anggaran tersebut nilainya sebesar Rp 4,337 triliun. Ditambah pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pariwisata 2020 sebesar Rp 1,287 triliun. Pagu anggaran Kemenpar mengalami kenaikan Rp 350 miliar yang dialokasikan untuk satuan kerja Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat memimpin Rapat Kerja Komisi X tersebut, meminta kepada Kemenpar agar destinasi pariwisata di tiga daerah itu harus lebih berkembang.

"Terhadap pagu anggaran Kementerian Pariwisata RI pada RAPBN TA 2020, kami menyampaikan catatan agar Kemenpar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kementerian dan Lembaga lain, seperti Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian LHK, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenristekdikti, Kemendikbud, dan Bekraf untuk pengembangan 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang," papar Sutan Adil dikutip dari laman www.dpr.go.id.

Sutan menambahkan, terkait anggaran DAK, Komisi X juga meminta Kemenpar melakukan evaluasi terhadap implementasi dan capaiannya, agar alokasi DAK tersebut sesuai kebutuhan daerah. Sehingga diperlukan petunjuk pelaksana (jutlak)  dan petunjuk teknis (juknis) lintas kementerian.

Catatan lainnya, Komisi X DPR RI juga mendorong Kemenpar untuk terus meningkatkan pengelolaan 10 destinasi pariwisata prioritas (10 Bali baru) yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Kemenpar pun dianjurkan untuk mengkaji dan mengevaluasi permasalahan akses pariwisata dalam bentuk akases penerbangan, seperti mahalnya harga tiket serta meningkatkan sosialisasi untuk memperkuat  pemahaman program-program strategi Kemenpar.

"Selain itu, peran Kemenpar untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu dievaluasi, agar pada tahun 2020 sektor pariwisata menjadi top 2 penghasil devisa terbesar di Indonesia," pungkas Sutan.*** (IG)