Kliknusae.com - Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat Herman Muchtar menilai bahwa keperpihakan pemerintah belum maksimal dalam mendorong wisata halal. Akibatnya, konsep pariwisata halal atau wisata syariah hanya berhenti di wacana saja.

"Soal wisata halal ini sudah dibicarakan sejak 15 tahun lalu. Ada empat sampai lima kali diskusi terkait pariwisata halal ini berlangsung. Hari ini kita bicarakan lagi tentang wisata syariah. Pertanyaannya adalah siapa yang akan segera melakukan eksekutornya," demikian disampaikan Herman saat berbicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pengembangan Ekonomi Syariah di Jawa Barat,Jumat (23/8/2019) di Ruang Rapat Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kantor Bappeda Jawa Barat Jalan Juanda no 287,Dago, Kota Bandung.

Menurut Herman, indikator lambannya implementasi kebijakan pariwisata halal di Jawa Barat bisa dilihat dari jumlah sertifikasi halal (syariah).

Suasana FGD mengenai Pengembangan Ekonomi Syariah di Jawa Barat yang berlangsung,Jumat (23/8/2019) di Kantor Bappeda Jawa Barat. Foto:adhi

Ditambahkan Herman-yang juga Ketua PHRI Jawa Barat ini,dalam percepatan pelaksanaan pariwisata halal adalah bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) segera mengimplemntasikan hasil diskusi (FGD) yang selama ini sudah berlangsung.

"Bagi kami sebagai pelaku industri pariwisata, tinggal menunggu saja, mau dibawa kemana ini. Bappeda itu eksekutornya," lanjut Herman.

Herman pun menekankan agar dalam diskusi tersebut harus focus terhadap ringkasan FGD sebelumnya. Dimana ada ada 4 point yang menjadi concern bagi pengembangan wisata syariah yakni;

1. Kunci sukses implementasi kebijakan ekonomi syariah adalah keperpihakan pemerintah.
2. Keperpihakan pemerintah dapat berupa pengaliran modal pada bank syariah,perumusan PDB yang bersumber dari industry sektor halal,fasilitas sertifikasi halal, dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah dalam sektor riil, serta perancangan payung hukum terakit ekonomi syariah.
3. Potensi ekonomi pada industry halal yang saat ini sedang digencarkan adalah pariwisata halal (Disparbud,BI dan Kemenpar) lalu kawasan industri halal (kemenpar)
4. Untuk pariwisata halal,label yang diberikan adalah muslim friendly.

(adh)