Kliknusae.com - Ketua Tim Quick Win 5 Destinasi Super-Prioritas, Irfan Wahid menilai ada kekeliruan dalam menterjemahkan wisata halal di kawasan Danau Toba. Akibatnya, wacana yang diluncurkan Pemerintah Sumatera Utara untuk menyajikan wisata halal di toba  tersebut menjadi kontroversi.

"Saya melihatnya ada salah penggunaan terminologi di sini. Mungkin bukan wisata halal yang dimaksud, tetapi Muslim Friendly Tourism. Yaitu, wisatawan yang Muslim mudah mendapatkan makanan yang halal, mudah mendapatkan tempat salat, dan lain-lain," ujar Irfan Wahid, Senin (2/9/2019).

Adapun kawasan Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Quick Win dibentuk untuk mengakselerasi pengembangan potensi berbagai destinasi tersebut.

Irfan menyebut, penggunaan istilah yang tepat untuk konsep wisata di Danau Toba adalah Muslim Friendly Tourism.

"Jadi bukan Halal Tourism seperti di Sumatera Barat, Aceh ataupun NTB. Karena kan memang budaya dan local wisdomnya 3 daerah tersebut berbeda dengan Kawasan Toba," jelas Irfan.

Perbedaannya jelas sekali, Sumbar, Aceh dan NTB  mayoritas penduduknya Muslim. Sementara kawasan Toba, mayoritasnya justru non-Muslim.

Kapal penyeberangan di Danau Toba Simalungun,Sumatera Utara. Foto:adhi

Irfan mengatakan, Jokowi belum membicarakan terkait kawasan Toba sebagai wisata halal kepada tim Quick Win.

Namun Jokowi mengarahkan wisata di Toba ramah bagi Muslim seperti kemudahan mendapatkan makanan halal serta tempat untuk salat.

"Presiden sepengetahuan saya belum pernah membicarakan terkait kawasan Toba sebagai Wisata Halal dengan kami selama ini. Tapi Presiden mengarahkan kepada kami agar destinasinya harus muslim friendly. Mudah mendapatkan makanan halal dan mudah untuk bisa salat," sebut Irfan.

Danau Toba Simalungun memiliki rekreasi pasir putih seperti di pantai.
Foto:adhi

Edy mengatakan akan mengembangkan konsep wisata halal di Kawasan Danau Toba. Termasuk juga melakukan penataan pemotongan hewan berkaki empat (babi). Hal itu untuk mendukung kemajuan pariwisata KDT.

Wacana itu kemudian mendapat penolakan dari Mahasiswa Pecinta Danau Toba. Mereka pun menggelar aksi penolakan di kantor Badan Otorita Pelaksana Danau Toba (BPODT) Jalan Patimura Medan, Senin (2/9/2019).

"Kita mau klarifikasi sebenarnya. Bagaimana komitmennya, apa Pak Gubernur buta dengan kawasan Danau Toba dan kondisi sosial dan budayanya? Sehingga mencanangkan wisata halal itu," kata koordinator Aksi, Rico Nainggolan.

Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Muchlis. Foto:adhi

"Tidak kita larang itu, wisata halal beda dengan konsep wisata syariah, wisata halal hanya sekadar memberi kebutuhan bagi wisatawan, wisata halal bukan berarti meniadakan, makanya kearifan lokal tidak terganggu," kata Muchlis saat menerima pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

(adh/dtk)