KLIKNUSAE.com — Pemerintah kian serius menempatkan pariwisata ramah Muslim sebagai salah satu pengungkit ekonomi nasional.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan, kebijakan ini bukan sekadar urusan pelayanan destinasi. Melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi syariah.

Termasuk, mendorong investasi berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

“Pariwisata ramah Muslim adalah bagian dari penguatan daya saing pariwisata sekaligus pengembangan ekonomi nasional,” ujar Ni Luh Puspa dalam acara Driving Indonesia’s Halal Industry Competitiveness & Global Export Readiness di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

Menurut dia, pendekatan ini diarahkan untuk membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ni Luh menekankan, kebijakan pariwisata inklusif telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional.

Layanan ramah Muslim, kata dia, tidak dimaksudkan untuk mengubah karakter destinasi maupun menanggalkan identitas budaya lokal.

Sebaliknya, layanan tersebut diposisikan sebagai pelengkap standar pelayanan agar destinasi tetap terbuka dan nyaman bagi seluruh wisatawan.

“Kita tidak mengubah karakter destinasi. Justru kekuatan pariwisata Indonesia terletak pada tradisi, budaya, dan kearifan lokalnya,” kata Ni Luh.

Sementara itu pariwisata ramah Muslim, menurutnya, hadir untuk meningkatkan kualitas layanan bagi wisatawan Muslim tanpa menghilangkan kekhasan budaya setempat.

Dari sisi pasar, pemerintah melihat peluang yang kian menguat. Pertumbuhan populasi Muslim dunia diproyeksikan mencapai 2,5 miliar jiwa pada 2035.

Pada 2030, jumlah wisatawan Muslim global diperkirakan menembus 245 juta orang dengan nilai belanja sekitar 235 miliar dolar Amerika Serikat.

Indonesia dinilai memiliki modal demografis yang signifikan. Dengan populasi Muslim sekitar 248 juta jiwa—setara 87 persen dari total penduduk—Indonesia menyumbang sekitar 11,3 persen populasi Muslim dunia dan 86 persen populasi Muslim di kawasan ASEAN.

Populasi Muslim

Basis ini tersebar di 19 provinsi dengan tingkat populasi Muslim di atas 90 persen, yang dianggap sebagai ekosistem alami pengembangan pariwisata ramah Muslim.

Untuk memperkuat posisi di tingkat global, Kementerian Pariwisata menggandeng berbagai lembaga.

Antara lain Bank Indonesia, melalui peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.

Indeks ini menjadi alat ukur kesiapan provinsi dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim sesuai standar internasional.

Sebanyak 15 provinsi ditetapkan sebagai unggulan, dengan Aceh dan Banten memperoleh pengakuan khusus berkat keunikan budaya dan tata kelola destinasinya.

Di sisi hulu, penguatan rantai nilai juga menjadi perhatian. Kemenpar mendorong sertifikasi halal bagi UMKM pariwisata bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hingga kini, sebanyak 14.694 sertifikat halal telah difasilitasi di 391 desa wisata yang tersebar di 33 provinsi.

Selain itu, bersama Bappenas dan Bank Indonesia, Kemenpar tengah menyusun standar nasional layanan pariwisata ramah Muslim.

Hal ini untuk menjamin konsistensi kualitas pelayanan di seluruh destinasi.

Ni Luh menambahkan, pariwisata ramah Muslim juga diarahkan sebagai pintu masuk investasi syariah di sektor riil.

“Sifatnya padat karya, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah berharap akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku lokal dapat terus diperluas.

Sebagai bagian dari penguatan pembiayaan, Kemenpar mempererat sinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Skemanya, melalui fasilitasi business matching pembiayaan syariah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian UMKM.

“Kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci. Indonesia optimistis bisa tampil sebagai salah satu destinasi pariwisata ramah Muslim terdepan di dunia,” kata Ni Luh.

Acara tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Masruroh.

Hadir juga  Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Hanifa, Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Titi Khoiriah, serta Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. ***