Dedi Mulyadi Siap Tutup Tambang Bermasalah di Jawa Barat, Ada Puluhan Jumlahnya

KLIKNUSAE.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersiap menggembok tambang - tambang bermasalah yang dianggap berbahaya dan merusak lingkungan.

Dedi mengatakan sedikitnya sepuluh tambang besar akan ditutup, karena dianggap tidak sesuai aturan dalam melakukan operasional penambangan.

"Kami sudah mengidentifikasi tambang-tambang yang rawan bencana dan merusak lingkungan," ujarnya, Senin 2 Juni 2025.

Ketika ditanya apakah kawasan Galunggung di Tasikmalaya termasuk dalam daftar, Dedi menjawab singkat, “Ya, itu salah satunya.”

Selain menghentikan aktivitas tambang di kawasan rawan, Dedi juga meminta Perhutani menghentikan kerja sama operasional (KSO) pertambangan di wilayah hutan.

Langkah ini menyusul tragedi longsor di tambang galian C Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, yang menewaskan sedikitnya dua orang. Dan membuat delapan lainnya masih dalam pencarian.

Insiden ini menggugah Gubernur Dedi mengambil tindakan tegas, yakni menutup tambang tersebut secara permanen.

“Saya sudah perintahkan Kepala Dinas ESDM Jabar untuk menutup tambang itu selamanya,” kata Dedi dalam keterangan resmi, Jumat, 30 Mei 2025.

BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Minta Ada Penegakan Hukum atas Dugaan Kekerasan Pekerja Sirkus

Dedi mengenang pernah mengunjungi lokasi itu sebelum menjabat sebagai gubernur. Kala itu, ia menilai aktivitas tambang tak memenuhi standar keamanan kerja.

Namun karena izin operasi masih berlaku hingga Oktober 2025 dan dirinya belum memiliki kewenangan, tambang tetap beroperasi.

“Saya sudah melihat langsung, dan itu berbahaya. Tapi saat itu saya belum punya kapasitas,” ujarnya.

Dedi menyampaikan duka mendalam bagi para korban.

“Mereka hanya ingin mencari nafkah untuk keluarga, tapi nyawanya melayang karena sistem yang abai keselamatan,” katanya.

Penutupan permanen tambang di Cirebon menjadi bagian dari evaluasi besar-besaran terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi, kata Dedi, akan menertibkan tambang bermasalah yang beroperasi di kawasan rawan bencana atau memiliki catatan keselamatan yang buruk.

“Tragedi ini harus menjadi pelajaran. Keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas,” ujarnya. ***

Share this Post:

Berita Terkait

Berita Lainnya

E-Magazine Nusae