KLIKNUSAE.com - Mulai 1 Januari 2025, pemerintah secara resmi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk mobil caravan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Termasuk, menyelaraskan regulasi perpajakan dengan kendaraan rekreasi yang semakin diminati masyarakat.
Mobil caravan, yang dikenal sebagai rumah berjalan, belakangan ini semakin populer di Indonesia.
Kendaraan ini sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh maupun liburan keluarga. Pilihan ini, karena menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas layaknya sebuah rumah.
Namun, dengan pemberlakuan pajak ini, harga mobil berjalan tersebut diprediksi akan mengalami kenaikan signifikan.
Menurut keterangan resmi Kementerian Keuangan, pemberlakuan PPN ini bertujuan untuk menyamakan perlakuan pajak antara mobil caravan dengan jenis kendaraan lain yang memiliki fungsi serupa.
“Kami melihat tren peningkatan penjualan mobil caravan sebagai kendaraan rekreasi. PPN 12% ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan dan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara,” demikian rilis, Kementerian Keuangan.
BACA JUGA: Konsumen Tetap Aman, BI Sebut Penggunaan QRIS Tak Dikenakan PPN 12 Persen
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan pelaku industri. Sejumlah pelaku usaha kendaraan jenis ini mengkhawatirkan dampaknya terhadap minat pembeli. Terutama di segmen menengah ke bawah.
“Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kebijakan ini agar tidak mengurangi minat konsumen yang sedang berkembang,” ujar salah satu pengusaha caravan.
Di sisi lain, beberapa pengamat ekonomi menilai kebijakan ini sebagai langkah yang wajar. Hal ini mengingat mobil caravan termasuk kategori barang mewah yang cenderung digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu.
Bagi masyarakat yang berencana membeli mobil caravan, pemerintah mengimbau untuk mempertimbangkan pembelian sebelum aturan ini berlaku, guna menghindari kenaikan biaya akibat pajak.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan panduan teknis terkait implementasi aturan ini. Tujuannya, agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan konsumen.
Kebijakan ini akan terus dievaluasi seiring dengan pelaksanaannya di lapangan untuk memastikan dampaknya tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan. ***
