KLIKNUSAE.com – Soal vaksin booster, GIPI atau Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Jawa Barat meminta agar pemerintah tidak membebankan kepada pengusaha.

“Saat ini kami  masih dalam masa recovery. Cash flow kita juga belum begitu membaik. Jadi untuk program vaksin booster sebaiknya digratiskan, seperti program vaksinasi sebelumnya,” kata Ketua GIPI Jawa Barat Herman Muchtar ketika dihubungi Kliknusae.com, Senin 10 Januari 2022.

Menurut Herman, pihaknya belum memiliki rencana terkait program vaksinasi booster atau vaksin ketiga.

“Kami belum mengetahui, seperti apa skema-nya. Oleh sebab itu, kita menunggu saja dulu arahan dari pemerintah daerah nanti,” lanjutnya.

BACA JUGA: Vaksin Booster Dimulai 12 Januari, Siapa Saja Yang Berhak?

Untuk industri pariwisata, GIPI dinilai berhasil dalam mendorong pencapaian program vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua.

Di sektor perhotelan, 100 persen karyawan telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Bahkan untuk di Jawa Barat, sektor ini yang pertama kali melakukan vaksinasi sejak program ini diluncurkan pemerintah.

Diitambahkan Herman, untuk program vaksinasi booster jika harus dibebankan kepada pengusaha, kecil kemungkinan bisa terlaksana.

Sebab, ketika pandemi Covid-19 melanda banyak pengusaha yang ambruk. Alih-alih, membiayai vaksin, mempertahankan perusahaan saja hampir tak mampu.

BACA JUGA: PHRI Tuntaskan Vaksinasi Terhadap 3.600 Karyawan Hotel

“Belum lagi beban hutang di perbankan. Tidak hanya kita ya. Teman-teman di Kadin saja, sebbelumnya juga tidak bisa memenuhi vaksin Gotong Royong. Apalagi yang sekarang ini,” tandasnya.

Program Gotong Royong Vaksinasi

Seperti disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sendiri, bahwa Program Gotong Royong untuk membiayai vaksin booster bagi pekerja belum masuk dalam perencanaan dalam waktu dekat ini.

"Sampai saat ini vaksin booster itu kami belum ada arahan lebih lanjut dari ketua umum," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji seperti dikutip dari kepada CNNIndonesia.com, hari ini.

BACA JUGA: GIPI Jabar Kirim Surat Ke Mendagri, Persoalkan Masalah Ini

Ia mengaku kalangan pengusaha mendukung arahan pemerintah mempercepat program vaksin.

Namun, hingga kini ia mengaku belum ada rencana pengusaha menanggung beban vaksin booster pekerjanya secara serentak.

Percepatan Vaksin Pertama dan Kedua

Adi berharap pemerintah bisa mengupayakan percepatan vaksin dosis pertama dan kedua sebelum program booster dimulai.

"Selanjutnya juga mengedepankan protokol kesehatan, ini penting karena untuk memastikan kegiatan ekonomi bisa berlanjut," ujarnya soal vaksin booster.

BACA JUGA: Tuntaskan Vaksinasi, Tempat Wisata Siap Menerima Kunjungan Wisatawan

Sedangkan, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengimbau kalangan dunia usaha yang mampu untuk memberikan vaksin booster gratis kepada karyawannya.

Sementara ini ia menyebut belum ada rencana resmi untuk memberikan subsidi vaksin booster hingga dilakukan evaluasi dan regulasi terhadap kebijakan pemerintah.

Sarman menyebut tak bisa memaksa kalangan pengusaha untuk membayari vaksin booster karyawan karena kemampuan finansial perusahaan berbeda-beda.

BACA JUGA: GIPI Dorong Pertemuan Perbankan-Pengusaha Percepat Pemulihan Ekonomi

"Realisasi tergantung kemampuan masing-masing, cashflow dan kondisi perusahaan saat ini tidak bisa dipaksakan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah hanya menanggung biaya vaksin booster untuk kalangan rentan dan miskin yang tergolong dalam kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Total yang ditanggung pemerintah mencapai 98 juta orang. Artinya, untuk kalangan di luar PBI BPJS Kesehatan harus membayar biaya vaksin booster. ***