BANDUNG, KLIKNUSAE.Com – PPKM diperpanjang, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) DPD Jawa Barat meminta pemerintah untuk segera melakukan penanganan dengan vaksin dan sertifikasi jaminan keamanan untuk pelaku pariwisata.

Seperti yang diberitakan Kliknusae sebelumnya, Kementerian Perekonomian dan Investasi sekaligus penanggung jawab penanganan pandemi tanah air, Luhut Pandjaitan lewat konferensi pers evaluasi dan penerapan PPKM, Minggu 25 Juli 2021.

“Mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 akan diberlakukan PPKM level 4 untuk kota/kabupaten yang memiliki assesmen WHO,” kata Luhut dalam konferensi pers via zoom meeting.

Dihubungi via telepon, ketua ASPPI Jabar Chevy Ferdian menminta pemerintah untuk segera melakukan penanganan serius terkait pandemi. Ia mengatakan bahwa pentingnya vaksinasi bagi pelaku pariwisata.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang, AKAR – PHRI Jabar: Tunggu Perwal Daerah

“Sebetulnya yang harus diutamakan oleh pemerintah saat ini yaitu vaksinasi,” kata Chevy kepada Kliknusae, Senin, 28 Juli 2021.

Dirinya juga mengatakan bahwa selain vaksinasi terhadap pelaku pariwisata, pemerintah perlu mempermudah akses sertifikasi yang digagas Kemenparekraf.

Diantaranya,  penerapan protokol kesehatan berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

Chevy menilai bahwa saat ini pengelola tempat wisata perlu mengantongi sertifikat tersebut agar memiliki jaminan keamanan bagi wisatawan.

“CHSE ini penting, tempat wisata setidaknya jadi punya jaminan untuk kepercayaan pengunjung,” kata Chevy.

Ia melanjutkan, pemulihan ekonomi dari dampak pandemi khususnya sektor pariwisata bisa terwujud jika pemerintah telah menjamin kegiatan wisata dari ancaman virus.

Vaksinasi dan sertifikasi CHSE yang lamban, akan berpengaruh pula terhadap laju pemulihan ekonomi pariwisata tanah air.

Hingga kini, Chevy mengungkapkan bahwa banyak dari anggotanya yang dirumahkan karena pembatasan kegiatan pariwisata terkait PPKM.

Pelaku Industri pariwisata sendiri sangat terpukul dengan bertubi-tubinya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

***