BALI, Kliknusae.com - Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) sebagai wadah optimalisasi kesadaran masyarakat Indonesia bertekad menjadi sebuah epicentrum bagi pemberdayaan potensi daerah.

MASATA akan menghadirkan konsep kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah untuk menuju pada  kesejahteraan masyarakat.

Sejak dibentuknya wadah tersebut pada 2019 silam, tahun ini MASATA akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional pertama pada 27-28 November 2020 di Prime Park Hotel Bandung, Jawa Barat.

"Persiapan penyelenggaraannya telah dilakukan secara matang termasuk agenda serta topik strategis yang diharapkan dapat dirumuskan pada pertemuan nasional tersebut," demikian disampaikan Andi Azwan, selaku Sekretaris Jendral DPP MASATA di Uluwatu, Badung, Bali, Sabtu (14/11/2020).

Rencana tersebut disampaikan Andi ketika ketika mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Wilayah DPD MASATA Bali, I Ketut Swabawa.

"Selain memfokuskan tentang konsolidasi kepengurusan dan program kerja nasional dengan DPD-DPC se-Indonesia, kita juga akan merumuskan program pendampingan manajemen desa wisata di tanah air," lanjut Andi.

Disamping itu, Andi juga menyatakan akan terus menerus mengupayakan sinergitas MASATA dalam jejaring stakeholders kepariwisataan.

"Rakernas nanti kita buat selama 2 hari dengan agenda yang cukup padat dihadiri 46 DPD-DPC sebagai peserta dan 41 DPD-DPC sebagai peninjau," jelasnya.

Peninjau ini adalah pengurus yang belum dilantik namun telah diajukan formatur kandidat pengurus dan wadahnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Kami mengundang Menparekraf RI untuk membuka Rakernas mendatang," ungkapnya.

Dalam kunjungan Sekjen DPP MASATA di Bali ini Swabawa menyampaikan kesiapan DPD MASATA Bali dengan usulan yang akan dibawa di Rakernas nanti.

"Ya kami tadi sampaikan bahwa Bali akan menyampaikan beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan sebagai rencana kerja strategis," kata Swabawa.

Program yang dipersiapkan itu,  khususnya dalam penguatan desa wisata pada kategori mandiri dalam hal tata kelola dan juga upaya mencapai azas kebermanfaatan bagi masyarakat yang berkelanjutan.

"Selain itu hal ini agar dapat mendukung program pemerintah pusat dalam menciptakan 205 desa wisata mandiri secara nasional hingga tahun 2024 mendatang" tambah Swabawa. (adh)